Bisnis.com, JAKARTA--Kisruh APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 tampaknya akan berakhir tanpa titik temu. Pemanggilan pimpinan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pun gagal menyamakan persepsi kedua kubu yang berselisih.
"Hasilnya tetap peraturan gubernur karena tadi pukul 15:15 WIB saya putuskan dengan Ketua Fraksi dan Ketua Komisi, kita dukung apa yang minta Pak Ahok, yaitu Pergub," tegas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi seusai pertemuan dengan Wapres JK, Senin (23/3/2015).
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Wapres itu, Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang hadir yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung, M. Taufik, Tri Wisaksana, dan Ferial Sofyan.
Hingga batas akhir penyampaian keputusan tentang pembahasan APBD DKI Jakarta pada Senin (23/3) pukul 24:00 WIB, DPRD tetap menuding eksekutif Jakarta tidak siap dan tidak serius dalam menyusun anggaran daerah.
Bahkan politisi PDI-P ini menilai tidak ada pihak yang mau menjamin pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur Ahok.
"Kalau permasalahan ini tidak cocok delete, jangan maling teriak maling. Ternyata kita dianggap anggota DPRD maling. Ini yang saya sayangkan, yang harusnya punya etika tetapi tidak ada," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau lebih dikenal sebagai Haji Lulung pun angkat bicara soal keputusan final APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
"Tidak ada masalah APBD ini kan perlu diputuskan untuk masyarakat Jakarta," ujarnya.
Berakhirnya drama APBD dengan Pergub, tidak serta merta konflik Ahok vs DPRD DKI Jakarta mereda. Hak angket DPRD yang digulirkan tidak otomatis gugur.
Menurut Lulung, Hak Angket untuk menyelidiki Ahok untuk kisruh APBD 2015 merupakan keputusan politik yang akan terus berjalan.
"Angket tetap berlanjut. Pertama ini adalah persoalan hukum karena Ahok fitnah kami, karena dianggap rampok dan begal APBD," tegasnya.
Haji Lulung bahkan mengutarakan pantun khas Betawi, "Es kemong pakai roti, kalau ngomong hati hati."
Sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan kendati ditetapkan lewat Pergub, belanja pembangunan ibu kota pada tahun ini tidak akan terganggu.
Belanja pegawai untuk membayar gaji PNS DKI Jakarta, pembangunan rusun, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir dan kemacetan, bangun jalan alternatif, jalan layang, kesehatan BPJS dan pendidikan akan dipastikan terpenuhi secara optimal.
"Output-nya Pergub. Tidak ada peluang dari Pergub jadi Perda. Tetapi tidak akan ada masalah," katanya.
Setelah diserahkan kepada Kemendagri, draf Pergub APBD DKI Jakarta akan dikoreksi untuk ditetapkan dalam 3-4 hari.
Setelah resmi berlalu, APBD DKI Jakarta sudah bisa langsung dieksekusi oleh Pemprov.
Setelah terbebas dari sandera konflik DPRD vs Ahok, APBD DKI Jakarta yang akan ditetapkan melalui Pergub akan direvisi seiring pembahasan APBD-P 2015 dengan DPRD.
APBD Perubahan itu diproyeksi akan bergulir dalam waktu sekitar tiga bulan yang akan datang.
