Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bila maling yang selama ini dituding Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ada, langsung tunjuk saja pribadinya jangan institusinya.
Menurutnya, selama ini DPRD memilih diam. Dia menyadari hal itu bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan kepada anggota dewan secara keseluruhan.
Padahal, ungkapnya, DPRD tak mengetahui masalah yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan anggota legislator daerah. Daripada menimbulkan spekulasi, sambungnya, lebih baik tunjuk langsung orang bersangkutan.
"Kalau ada maling, tunjuk hidungnya. Bagaimana saya bisa tahu masalah yang ada di SKPD. Kita enggak tahu apa-apa kok," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (23/3/2015).
Tudingan Gubernur Basuki, tuturnya, mengkibatkan hak-haknya sebagai anggota dewan semakin sempit. Apalagi, dengan ancaman penyetopan gaji. Dia menganggap hal itu bukanlah tugas pokok dan fungsi Gubernur Basuki. Posisinya di Pemerintah Provinsi DKI
adalah setara bukan seperti direktur utama dan karyawannya.
"Ini udah keluar dari tupoksinya dia [Gubernur Basuki]. Dia bukan direktur utama bos," katanya.
Seperti diketahui, kasus pengadaan uninterruptible power supply atau alat catu daya listrik sementara telah dialihkan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Adapun, kasus tersebut menyeret SKPD dan anggota legislatif.
Sementara itu, pada APBD DKI 2015 disinyalir terdapat 'dana siluman' yang menyebabkan Gubernur Basuki dan DPRD DKI berseteru. Akibatnya, DPRD menolak menerbitkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Dampaknya, pagu APBD DKI 2015 senilai Rp73,08 triliun harus mengalami penyesuaian menjadi Rp72,9 triliun seperti APBD DKI setelah Perubahan 2014.
Menyikapi hal ini, Pimpinan DPRD akan memenuhi undangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
