Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kisruh APBD DKI 2015: Ahok Senang Dapat Auditor Gratis

Pasca-dibukanya draft RAPBD DKI 2015 ke publik, baik versi DPRD maupun Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku senang lantaran banyak masyarakat ikut mengawasi dan berperan menjadi auditor.
Gubernur DKI Basuki T. Purnama (kedua kiri) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia ketika aksi save Ahok di teras Balai Kota Jakarta/Antara
Gubernur DKI Basuki T. Purnama (kedua kiri) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia ketika aksi save Ahok di teras Balai Kota Jakarta/Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Pasca-dibukanya draft RAPBD DKI 2015 ke publik, baik versi DPRD maupun Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku senang lantaran banyak masyarakat ikut mengawasi dan berperan menjadi auditor.

Pihaknya merasa senang dengan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengawasan penyusunan serta pelaksanaan program pada Raperda APBD DKI 2015 tersebut, karena hal itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Ahok.

"Jadi kami bisa bayangin ke depan semua orang akan awasi kami gila-gilaan loh. Itu artinya apa? Saya dapat auditor gratis," tuturnya, Rabu (18/3/2014).

Menurutnya dengan peran serta pengawasan oleh seluruh komponen masyarakat itu, selain menjadikan mereka lebih kritis juga menjadikan kinerja pemerintahan semakin transparan, karena masyarakat terlibat turut mengawasi langsung, salah satunya lewat laman kawalapbd.org.

Laman kawalapbd.org mirip dengan kemunculan kawalkpu.org yang kala itu muncul ketika sedang aka kekisruhan soal hasil Pemilu versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) melawan versi sejumlah lembaga survei.

Laman yang dibuat oleh praktisi IT Indonesia bernama Pahlevi Fikri Aulia dan Ainun Najib tersebut menyajikan dua versi APBD yang bisa dibandingkan masyarakat secara langsung.

Pihaknya berharap peran serta masyarakat tersebut untuk terus melaporkan kepadanya apabila menemukan kejanggalan, lantaran dirinya mengakui tak sangggup mengawasi sekitar 60.000-70.000 mata anggaran yang ada di RAPBD DKI.

Dia juga menjanjikan apabila yang diketemukan bukti bahwa menyusupkan anggaran itu adalah oknum SKPD, akan memberikan sanksi yang tegas. (Bisnis.com)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper