Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham “ Lulung” Lunggana mengaku akan meladeni manuver Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, (Ahok) yang meminta penyelesaian masalah APBD DKI Jakarta lewatKPK.
"Gua kagak ada takut," ujarnya kepada Tempo, Rabu (4/3/2015).
Lulung mengaku tak akan menghindari proses hukum yang ditangani KPK. Pria yang biasa disapa Lulung itu menilai persoalan ini sudah mengarah pada fitnah.
"Saya tegaskan, saya dan anggota fraksi PPP di DPRD tak akan menarik dukungan memakai hak angket karena ini sudah berkaitan dengan fitnah dan prosedur yang dilanggar Ahok," katanya.
Anggaran siluman dalam APBD 2015 dilaporkan Gubernur Ahok kepada KPK. Dugaan itu berawal dari dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mengganggarkan sejumah proyek yang tidak sesuai kebutuhan dengan pagu anggarannya lebih tinggi dari harga pasar. Dari hasil audit, total dana yang diselundupkan mencapai Rp 12,1 trilun.
Lulung tak membantah tudingan yang menyatakan adanya proyek titipan dari anggota DPRD.
"Kami punya hak untuk itu," ujarnya.
Menurut dia, usulan pengadaan barang sangat mungkin diusulkan DPRD atas masukan masyarakat.
"Usulan itu disampaikan secara terbuka dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat," katanya.
