Bisnis.com, JAKARTA— Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap upaya mediasi yang diberikan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi konflik soal APBD DKI dengan Pemerintah Provinsi bisa memberi solusi.
"Ini kan dijembatani, mudah-mudaban ada solusi. Saya cuma mengingatkan Gubernur kalau APBD itu harus dibahas," kata Prasetyo setibanya dia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Medan Merdeka Raya, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Prasetyo sepakat mediasi ini berguna untuk menyinkronkan komunikasi kedua belah pihak. Dia pun mengatakan jika DPRD hanya tak sesuai dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan DPRD penipu.
"Dia (Ahok) bilang DPRD itu penipu, saya enggak suka. saya sepakat APBD 2015 harus dibela," ujar Prasetyo.
"Saya suka dengan Ahok, tapi saya enggak suka kalo dia memfitnah. Dia itu pimpinan Jakarta, presidennya Jakarta."
Prasetyo menambahkan jika memang dari DPRD ada yang bersalah, memang harus ditangkap. Sebaliknya, begitu juga jika ada oknum di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersalah.
Ihwal perseteruan DPRD dengan DKI Jakarta, Prasetyo mengakui, hal semacam ini pertama kali terjadi di era kepemimpinannya sebagai Ketua Dewan.
"Baru pertama kali pembahasan anggaran terbuka untuk umum ini di era saya. Saya enggak suka gontok-gontokan," ujarnya.
Hari ini, Kementerian Dalam Negeri menggagendakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD untuk menyelesaikan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
Pertemuan ini mengagendakan juga upaya penerbitan surat keputusan terkait APBD 2015 oleh Menteri Dalam Negeri. Surat keputusan evaluasi APBD 2015 tetap akan terbit pada 8 Maret meski konflik antara Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI mengenai penyusunan anggaran masih berlangsung.
