Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tak setuju dengan label yang diberi Gubernur Basuki bahwa dirinya oknum yang turut bermain dalam dana siluman.
Pihaknya sepakat bila anggaran pendapatan belanja dan daerah (APBD) DKI 2015 harus dibela dan segera dituntaskan. Kendati demikian, dia keberatan bila dilabeli sebagai oknum atau penipu. Pasalnya, bagaimana pun komunikasi di antara eksekutif dan legislatif dalam sebuah pemerintahan harus terjaga.
"Komunikasi harus sinkron. Saya sebagai temannya Ahok dibilang oknum enggak setuju juga," ujarnya di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3/2015).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menganggap dengan agenda mediasi dan klarifikasi atas evaluasi Raperda dan Pergub APBD DKI 2015 bisa menjadi titik terang permasalahan APBD. "Ini kan dijembatani mudah-mudahan ada solusi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prasetio datang bersama Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Demokrat Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerakan Indonesia Raya Mohammad Taufik dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Persatuan Pembangunan Abraham Lunggana.
Sementara, eksekutif yang hadir Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat beserta seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berangkat bersama dari Balai Kota sekitar pukul 09.00. Sejumlah direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI pun tampak hadir dalam rapat tertutup itu.[]
