Bisnis.com, JAKARTA— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi peringatan kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.
Alasannya, proyek fiktif yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang disusun oleh DPRD DKI Jakarta paling banyak ditemukan di wilayah tersebut.
"Saya peringatkan, jika terbukti bersalah, saya stafkan Anda dan tak ada kesempatan untuk kembali lagi," kata Ahok saat menyampaikan arahan kepada wali kota, camat, dan lurah, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
Dalam anggaran tersebut, Ahok berujar ada pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau alat catu daya listrik sementara di semua kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Padahal, pengadaan tersebut tak pernah diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah. Di saat yang bersamaan, pengadaan UPS tak ditemukan di wilayah lain.
Ahok menyatakan, pemimpin wilayah memiliki andil atas keberadaan program tersebut. Sebab, pegawai negeri sipil yang memasukkan data tersebut secara otomatis memperoleh izin dari atasannya.
"Kalau kepalanya lurus, bawahannya tidak mungkin tidak lurus," ujar Ahok.
Sejak kisruh APBD bergulir, kata Ahok, beberapa orang yang meminta mencari jalan tengah.
"Saya tak akan berkompromi sekalipun harus ditukar dengan nyawa," ujar Ahok.
Pemotongan Anggaran
Adapun pengadaan UPS menjadi salah satu pengadaan yang dicurigai Ahok dalam APBD. Dugaan penggelembungan APBD terkait dengan pengadaan alat UPS itu mencapai Rp 5,8 miliar per unit.
Pembelian UPS, menurut Ahok, merupakan hasil pemotongan sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen dari APBD 2015. Secara keseluruhan, Ahok menduga adanya dana siluman dalam APBD 2015 dengan total nilai mencapai Rp 12,1 triliun.
Dugaan adanya penggelembungan dan dana siluman ini didapatkan dari APBD versi Dewan yang di dalamnya ditemukan ada 48.000 kegiatan baru dengan total dana untuk semua kegiatan sebesar 12 triliun, termasuk di dalamnya pengadaan trilogi buku Ahok senilai 30 miliar. Pihak Dewan pun meminta tim anggaran DKI memasukkan usulan program senilai Rp 12 triliun dalam sistem penganggaran elektronik (e-budgeting).
