Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pihaknya mengevaluasi draf APBD versi pembahasan anggaran pada rapat paripurna yang menggunakan e-budgeting. Dia mengatakan evaluasi dilakukan soal penempatan skala prioritas anggaran.
"Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna dengan menggunakan e-budgeting," katanya dalam Acara Temu dengan Pemerintah Provinsi DKI di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Skala prioritas itu menyangkut penganggaran sebesar 20% untuk pos pendidikan dan 10% untuk pos kesehatan. Menurutnya, Dirjen Keuangan Daerah telah merevisi secara lengjap dan detil, dan tidak ada terjadi permasalahan pada APBD DKI 2015 yang diserahkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke Kemendagri.
"Dirjen sudah merevisi secara lengkap dan detil keseluruhan tidak terjadi permasalahan," ujar Tjahjo.
Namun, dia tetap menghargai proses politik dan hukum yang sedang berjalan, seperti hak angket oleh DPRD, dan pelaporan Basuki ke KPKNsoal anggaran siluman.
Saat ini, Gubernur Basuki, Wagub Djarot Saiful Hidayat dan jajaran SKPD dan BUMD sedang mengadakan pertemuan tertutup dengan Kemendagri. Tjahjo sempat membuka acara tersebut dan kini dia sedang rapat kabinet di Istana Negara untuk membahas APBD DKI dengan Presiden Joko Widodo.
