Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana melakukan mediasi Pemprov DKI dan DPRD terkait kisruh APBD, Rabu (4/3/2015), dan Kamis (5/3/2015).
Diharapkan dalam mediasi itu bisa didapat titik temu, sehingga polemik anggaran tersebut bisa segera diakhiri.
Direktur Jenderal Keuangan Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan mediasi antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya agar polemik APBD tidak berlarut-larut.
"Kita fasilitasi antara DPRD dan kepala daerah untuk mediasi terhadap hasil evaluasi RAPBD. Kita tunggu hari Kamis pasti ada solusi. Kita tidak boleh berasumsi yang bukan-bukan, nanti akan ketemu jalannya," kata Donny, sapaan akrabnya, Selasa (3/3/2015).
Dikatakan, perwakilan DPRD DKI Jakarta telah mendatangi Kemendagri untuk membicarakan mengenai APBD 2015. Kedatanga itu di luar agenda resmi, namun tetap diterima untuk mendengarkan permasalahan.
"Kedatangannya adalah informal yang sifatnya menyampaikan unek-unek. Kami menghormati. Intinya, manakala ada keinginan keberatan apapun silakan disampaikan saat mediasi nanti," ucapnya.
Pihaknya pun yakin bisa menjadi wasit yang baik terkait kisruh APBD ini. DPRD DKI Jakarta diminta untuk mengikuti prosedur jika ingin mengirimkan APBD kembali.
"Sampaikan itu secara resmi melalui mekanisme dan prosedur resmi baru kami tanggapi secara resmi juga," ujarnya.
