Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyampaikan telah ada 95 anggota dewan dari total 106 kursi yang menandatangani persetujuan pengajuan hak angket.
Dia menilai bahwa program unggulan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merupakan terobosan yang dinanti, seperti pengentasan persoalan banjir dan kemacetan. Namun, koordinasi berupa komunikasi diperlukan untuk menjaga stabilisasi pemerintahan.
"Tujuannya bagus, tapi harus ada sistem komunikasi yang baik dengan DPRD. Ini undang-undang lho," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Menurutnya, saat ini seluruh anggota dewan harus menjaga satu suara sehingga kompak.
Hak angket dikeluarkan DPRD DKI karena kemelut APBD 2015 yang tidak menemui titik temu.
Dewan menilai draft APBD yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri tidak sesuai dengan hasil rapat paripurna pada 27 Januari 2015.
Pras berharap agar Mantan Bupati Belitung Timur itu mau membuka hati agar tidak menaruh curiga terhadap orang lain.
Dia berpendapat bahwa kecurigaan yang kerap dilontarkan Basuki dapat membahayakan.
"Sekarang jaga di DPRD satu suara agar kompak. Kalau prediksi orang curiga terus, kan bahaya," ujarnya.
Seperti diketahui, APBD DKI disepakati dalam paripurna sebesar Rp78,03 triliun.
Kemudian, Pemprov DKI mendapatkan revisi dari Kemendagri terkait draft APBD DKI yang perlu disempurnakan.
Kemarin (23/2/2015), Pemprov DKI telah melayangkan draft APBD yang direvisi ke Kemendagri.
BACA JUGA:
Ahok VS DPRD: M.Taufik Klaim 84% Anggota Dewan Setuju Hak Angket
