Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Daerah DKI Saefullah menilai kinerja Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sesuai dengan cita-cita untuk membangun Jakarta Baru.
Namun, ujarnya, eksekutif dan legislatif masih terjebak dalam kemelut yang berpotensi penundaan program-program kebijakan akibat APBD yang tak kunjung cair.
DPRD DKI menilai dokumen APBD yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan apa yang telah disepakati bersama pada paripurna 27 Januari 2015.
Kemudian, DPRD DKI mengajukan hak angket.
Saefullah mengatakan siap lengser jika hak angket yang diajukan legislatif mampu menyingkirkan Ahok dari kursi DKI 1.
"Saya makin dekat dengan beliau, yang beliau dengungkan adalah kebenaran yang universal. Kalau hak angket berhasil melengserkan Gubernur, saya juga pilih lengser," ujarnya dalam acara diskusi bertajuk Kemelut APBD DKI Jakarta Berujung Kemana? di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Seluruh fraksi DPRD DKI menyetujui secara bulat penggunaan hak angket untuk menyelidiki dokumen APBD versi Pemprov DKI.
Sikap itu secara resmi dilakukan sejak Senin (16/2).
Seperti diketahui, APBD 2015 telah disepakati bersama senilai Rp73,08 triliun dan disampaikan ke Kemendagri, namun masih perlu perbaikan dokumen.
DPRD DKI menuding, Basuki melanggar aturannya sendiri.
"APBD ini saya taat pada Gubenur, saya ikut arahan beliau," kata Saefullah.
