Bisnis.com, JAKARTA--Terganggunya server data Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menghambat proses lelang di Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI.
Kepala ULP DKI I Gede Dewa Sony mengatakan pascakebakaran di ruang panel listrik di Basement 2 gedung DPRD DKI, server tak bisa diakses.
Akibatnya, sejak 4 sampai dengan 13 Oktober 2014, pihaknya tidak dapat melakukan proses lelang.
"Server tidak bisa diakses. Sehingga, mengganggu proses lelang," ujarnya di Balai Kota DKI, Jumat (24/10/2014).
Menurutnya, kejadian ini pun telah dirapatkan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan LPSE.
Pasalnya selain mengulur waktu proses lelang, pihaknya pun mendapat keluhan dari peserta lelang. Dia pun mengakui sebagai pengguna server pihaknya tak dapat berbuat banyak.
"Kami ini hanya user (pengguna), kami juga sudah rapatkan ini bersama dengan LPSE dan BPKP," ucapnya.
Koordinator Pokja 4 atau wilayah administrasi Jakarta Timur ULP DKI Agus Darmanto menuturkan, meski sempat terhambat karena mengubah jadwal lelang sebab memerlukan dasar hukum, saat ini sudah mendapat rekomendasi sehingga jadwal lelang bisa diperpanjang.
"Tapi sekarang rekomendasi sudah ada rekomendasi, kami bisa memperpanjangnya," kata dia.
Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tak ambil pusing dengan kendala teknis yang menghambat proses penyerapan anggaran itu.
Bahkan, hambatan lain yang menjadi hal biasa adalah permainan transaksi bawah meja oleh oknum pegawai ULP yang mengutip persenan agar proyek dapat segera dilelang.
"Biarin aja kami tunda. Ada oknum minta 1% juga ada di ULP kok," ucapnya.
Seperti diketahui, hingga kuartal III/2014 saja penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI baru menyentuh angka 28,61% dari nilai total Rp72,9 triliun.
Perubahan mekanisme dan ketidaksiapan sumber daya manusia diklaim sebagai penyebab rendahnya serapan anggaran.
