Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI yang akan melakukan perombakan massal membuat jajaran pegawai negeri sipil (PNS) khawatir.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga mengatakan banyak pesan singkat yang mampir di telepon seluler miliknya berisi kekhawatiran sebelum perombakan dilakukan.
"Seluruh pejabat gamang banyak pertanyaan yang diajukan ke saya proses perubahan," ujarnya di Balai Kota, Jumat (3/10/2014).
Bagaimana tidak, dia menilai dengan melakukan lelang jabatan setiap pegawai memiliki peluang yang menduduki posisi strategis.
Oleh karena itu, pihaknya pun akan mengevaluasi kinerja sekaligus mempromosikan pegawai dengan kinerja gemilang.
Ditambah, skema remunerasi pun diubah. Dia menilai tak akan ada lagi pegawai minim produktivitas dapat mengantongi gaji yang sama.
"Istilah diam, duduk, baca koran, gaji sama itu enggak ada," jelasnya.
Sebagai contoh, Dia menyebutkan pegawai fungsional bisa saja langsung menduduki posisi Kepala Dinas jika memiliki rekomendasi dan kompetensi yang mumpuni.
Otomatis, selain memiliki kekuasaan lebih, juga ditunjang dengan besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) yang hampir 80% dari pendapatan yang diperoleh setiap bulan.
Seorang Kepala Dinas di DKI mengantongi Rp30 juta perbulan. Padahal, gaji pokoknya hanya sekitar Rp4 juta.
"Perbandingan pendapatan perbulannya 1:3. Kepala Dinas ya kira-kira dapat Rp30 juta sebulan," tuturnya.
Sekadar informasi, menuju perombakan 2.000 PNS terlebih dahulu dilakukan tes kepada seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI.
Rencananya, baru akhir Desember formasi baru bisa dilantik.
