Ahok Tegaskan PNS Bukan Mesin ATM Oknum Pemeras

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta jangan menjadi mesin pencetak uang atau ATM bagi sejumlah oknum tertentu.

"Badan Pelatihan dan Diklat PNS harus melakukan perlawanan karena kita PNS sering dijadikan mesin ATM oleh beberapa oknum. Kita diperas habis-habisan, mesti menyetor yang akhirnya antar jabatan saling pungli," tegas Ahok.

Dia mengatakan hal itu saat membuka Lokakarya Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, seperti ditulis situs Pemprov DKI, beritaJakarta.com, Kamis (7/11/2013).

Dalam acara bertajuk `Reformasi Diklat Aparatur Mengantisipasi Undang-undang Aparatur Sipil Negara` ini, Ahok memotivasi para peserta untuk melakukan rekonsiliasi nasional untuk melawan pemerasan.

Karena, menurutnya, hingga saat ini PNS masih belum berani untuk melawan pemerasan yang dilakukan terhadap mereka.

"Kita ini mungkin punya masa lalu yang salah. Tapi bagaimana bisa berubah menjadi baik, Karena takut diungkit masa lalunya kemudian mau menyetorkan uang," ujarnya.

Terkadang, kata Ahok, para PNS membuat kesalahan karena ada tuntutan dari bidang-bidang lain.

"Seperti lurah itu bingung mesti ada sumbangan Bazis, PMI, kenapa ditargetkan itu kan sukarela seharusnya. Kalau tidak memenuhi target ya.. tidak usah dipermasalahankan," tuturnya.

Ahok menegaskna boleh saja para PNS diperiksa untuk dibongkar dosanya tapi sebelumnya, pihak yang memeriksa harus dapat membuktikan dirinya bersih.

"Katakan mungkin kami memang salah, tapi kalau Anda bisa membuktikan asal harta Anda (pemeriksa) baru boleh periksa. Kalau mau menangkap orang, Anda sendiri sudah bersih tidak," tantang Ahok.

Satu-satunya cara mengubah budaya peras-memeras ini, imbuh Basuki, yaitu bersatu melawan. Perlu sosok yang berani melakukannya.

"Sebenarnya saya yakin PNS mau melawan, tapi tidak ada yang memimpin. Saya menawarkan diri kalau mau periksa saya duluan, tapi harus pemeriksa yang bersih," tegasnya.

Ahok berharap badan-badan Diklat bisa lebih revolusioner karena dari situlah kualitas dan mental PNS dibentuk.

"Diklat kali ini harus revolusioner. Kalau PNS mau melepaskan diri dari lingkaran setan pasti bisa, tapi kalau takut malah mengumpulkan duit buat setor ya silakan sampai mati," tandasnya.

Kepala Badiklat DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan momen lokakarya ini bermanfaat bukan hanya untuk Badiklat DKI, tapi juga provinsi dan badan lain.

"Dengan kerjasama ini, Badiklat mempersiapkan diri untuk UU ASN, agar bisa menjadi Center Excellent. Supaya bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi," katanya.   (ra)