.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA-Kalangan legislatif menilai Kartu Jakarta Sehat sudah seharusnya mendapat prioritas anggaran dari APBD 2013.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta (F-PAN) Wanda Hamidah mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki APBD mencapai Rp49,9 triliun sehingga apabila anggaran KJS lebih besar dari anggaran sekarang Rp1,2 triliun, tidak menjadi masalah.
"Sebagai anggota dewan, saya mendukung penuh program KJS. Saya lebih senang jika anggaran dinikmati masyarakat secara langsung, lebih terasa dampaknya," katanya, Selasa (21/5/2013).
Menurutnya, kewajiban negara memberi subsidi kebutuhan medis terutama kalangan menengah ke bawah seharusnya dapat dilakukan. Wanda melihat banyak anggaran yang belum berjalan efektif, Silpa tiap tahun bisa mencapai Rp5 triliun. "Artinya lebih baik dipakai untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan".
Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menilai pelayanan kesehatan melalui KJS justru mundur ketimbang program Gakin dan Jamkesda sebelumnya. Dulu program Gakin dan Jamkesda bisa memberi plafon sampai Rp100 juta, namun sekarang dengan premi Rp23.000 per jiwa rumah sakit justru merugi.
“Sistem ini tidak pas untuk DKI yang punya duit, kita Gakin Jamkesda bisa kasih plafon Rp100 juta, sementara premi Rp23.000 Askes tidak mampu, pemda harus memperhatikan lagi,” katanya.
Dia menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait mundurnya 16 rumah sakit dalam program KJS. (38/yus)
