INFRASTRUKTUR JAKARTA: Penghentian proyek harus diikuti audit BPKP

BISNIS.COM, JAKARTA--Penghentian sementara proyek Jalan Layang NonTol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang harus diikuti kejelasan penggunaan anggaran dari BPKP dan BPK.
 
Kendati Pemprov DKI sudah menganggarkan dalam APBD 2013 tetapi harus ada tender baru karena tidak bisa main nyambung proyek yang sempat disetop.
 
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan  proyek yang dibangun sejak 2011 tersebut sempat disetop yang seharusnya selesai Juni 2013.

Jika penganggaran proyek multiyears, sambung Ahok, seharusnya tidak disetop di tengah jalan.
 
Hal itulah yang membuat khawatir Pemprov DKI terkait dihentikan sementara sampai persoalan ini tuntas.

Soalnya kalau sudah berhenti, harus audit BPKP dan BPK mengenai tafsirannya.

Ahok pun tidak bisa memastikan penghentian proyek ini benar atau salah.

"Makanya saya gak bisa pastikan ini benar atau salah, saya minta audit dari BPK dan BPKP," katanya di Balaikota, Senin (22/4/2013) malam.

Persoalan ini terungkap setelah penggantian kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran dalam APBD DKI 2013 Pembangunan jalan layang paket KH Mas Mansyur sebesar Rp64 miliar, paket Jl Prof Dr Satrio Rp21,5 miliar, anggaran pembangunan ramp on-off barat Rp1,5 miliar dan ramp on-off timur Rp12,5 miliar.

Total untuk penerusan dan penyelesaian pembangunan JLNT kampung Melayu-Tanah Abang mencapai Rp101,5 miliar.  (ra)