.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) kembali digaungkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Proyek serupa telah digagas sejak era Fauzi Bowo (Foke), Joko Widodo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) hingga Anies Baswedan namun tidak kunjung terealisasi dalam skala optimal.
Kini era pemerintahan Pramono Anung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali menyatakan kesiapannya membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana tersebut kini tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
"Yang pertama kami menunggu perpres dari pemerintah pusat. Tetapi prinsipnya seperti juga dengan arahan Bapak Presiden apakah nanti PLTSnya 5 atau 4, Jakarta siap untuk itu," kata Pramono saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Pramono menjelaskan bahwa listrik dari PLTSa tersebut nantinya akan disalurkan melalui PLN. “Listriknya nanti siapa yang akan membeli? Tentunya listriknya akan disalurkan melalui PLN,” ujarnya.
Pramono juga menuturkan bahwa permasalahan tipping fee pada sampah juga kini tidak diperlukan lagi. "Karena dengan teknologi yang sekarang ini generator atau PLTS ini teknologinya sudah tidak terlalu canggih seperti dulu, ini sudah menjadi teknologi yang medium, semua orang bisa menggunakan itu," jelasnya.
Dia juga menyebut Jakarta bisa mencontoh pengalaman negara lain dalam mengelola pembangkit tenaga sampah.
Baca Juga
“Maka dengan pengalaman yang ada di Singapura, di Hanoi dan tentunya juga yang paling utama di Cina, pasti untuk PLTS ini sekarang di Jakarta ataupun di Indonesia bisa dijalankan dengan baik,” katanya.
Pramono kemudian menuturkan bahwa Jakarta setiap harinya memiliki sampah ribuan ton. Sebab itu, Jakarta dinilai mampu dapat menyokong proyek ini.
“Yang menguntungkan bagi Jakarta sampahnya setiap hari ada 7.700 [ton], stoknya kurang lebih ada 55 juta [ton]. Sehingga kami sangat siap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” pungkas Pramono.
Dana untuk GSW
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengalokasikan anggaran senilai Rp5 triliun per tahun untuk pembangunan Giant Sea Wall (GSW).
Angka tersebut diungkapkan Gubernur Jakarta Pramono Anung, dengan catatan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dapat mencapai Rp100 triliun. Menariknya, sebagian dana untuk proyek ini disebut akan diambil dari pengelolaan sampah.
Pramono menambahkan Jakarta memiliki potensi pendapatan dari pengelolaan sampah. Dengan 55 juta ton sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Pemprov berencana membangun empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengolah limbah tersebut.
"Itu (dari Bantar Gebang) kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt, maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu. Sehingga Suralaya dan semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta, kita minta mereka untuk mengubah. Dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS," jelas Pramono.
Pramono meyakini dengan konsep tersebut, persoalan sampah dan kebutuhan listrik dapat teratasi, sekaligus mengurangi pencemaran udara. Selain itu, Jakarta juga akan memperoleh pendapatan tambahan.
"Nah revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun giant sea wall," tuturnya.
