.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa operasional layanan Transjabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga memang memberikan beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
Pasalnya, akhir-akhir ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga telah melakukan perluasan rute Transjabodetabek, yang meliputi ke arah Bogor, Depok, Alam Sutera, Bekasi, dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Persoalannya, kalau saya bilang tidak membebani, tidak mungkin. Pasti membebani," ujarnya dalam keterangannya kepada media di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa Pemprov Jakarta tetap berkomitmen untuk mengembangkan transportasi Jakarta, yakni dari KLB dan TOD.
"Misalnya lah, urusan KLB [koefisien lantai bangunan], TOD [transit oriented development] itu kita gunakan untuk membangun Jakarta," ujar Pramono.
Penerapan Tarif Parkir dan ERP
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif parkir untuk mensubsidi 15 golongan masyarakat agar dapat menggunakan transportasi umum secara gratis.
Pramono mengatakan, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Yang pertama mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” ujar Pramono di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).
Selain tarif parkir, Pramono juga menegaskan akan menerapkan skema Electronic Road Pricing (ERP) bagi masyarakat yang dinilai mampu.
Pramono menambahkan, kebijakan ini diambil karena saat ini pengguna kendaraan pribadi di Jakarta hanya sekitar 21%, sementara konektivitas transportasi umum telah mencapai 91%.
.JPG?w=300&h=221)
