.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengaku bersedia untuk memberikan modal awal pembangunan MRT Jakarta yang akan diperluas hingga ke wilayah Tangerang Selatan.
Langkah ini akan diambil jika Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama merealisasikan proyek tersebut.
"Kalau kemudian Pemerintah Banten mau, ya kita mulai dari sekarang. Bahkan saya menyampaikan ke Pemerintah Banten kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya, dari Pemerintah DKI. Nanti tergantung hitung-hitungan business-to-businessnya (B2B)," jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).
Pasalnya, menurut Pramono, mayoritas proyek tersebut berada pada Pemprov Jakarta dan manajemennya pada pemerintah Jakarta.
Adapun dengan rencana perluasan ini, Dia berharap dapat turut membantu mengurai kemacetan yang ada di Jakarta.
Diberitakan sebelumnya, rencana perluasan rute MRT itu pertama kali disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menjelaskan bahwa rencana itu dilakukan menimbang kebutuhan masyarakat Tangerang Selatan.
Baca Juga
Pramono mengaku telah berbicara dengan Gubernur Banten Andra Soni dan kemudian disambut baik. Dia juga membuka diri jika Banten memiliki kemampuan untuk menjadi pemegang saham untuk proyek perluasan tersebut.
“Iya, sekarang ini memang kita mulai pembahasan untuk perluasan MRT. Setelah Utara, Selatan relatif sekarang ini hampir selesai, kemudian Barat, Timur sudah dimulai, maka ekspansi ke Tangerang Selatan sangat diperlukan,” kata Pramono kala ditemui di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).
Rencana perpanjangan jalur MRT itu juga sempat disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan pembahasan perpanjangan jalur MRT Jakarta ke Tangsel sudah mulai dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan dan PT MRT Jakarta.
Benyamin bahkan mengatakan bahwa program strategis tersebut sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Dalam waktu dekat akan dilakukan kajian bersama antara PT MRT dengan para pemangku kepentingan termasuk sektor swasta," tegasnya.
