Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menyelesaikan 89,21% rekomendasi pemeriksaan.
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi menuturkan bahwa pada Semester II/2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah berhasil menyelesaikan 89,21% dengan total 10.545 rekomendasi, atau senilai 5,25 triliun.
Selain itu, Dia mengatakan bahwa Pemprov Jakarta juga telah menyelesaikan ganti rugi senilai Rp330,82 miliar dari total kerugian sekitar Rp1,4 triliun. Dia berharap, agar pada periode berikutnya pihak pemerintah dapat meningkatkan upayanya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
"Kami berharap bahwa pada pemantauan tindak lanjut dan kerugian daerah periode berikutnya, Pemprov DKI dapat meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut dan kerugian daerah dengan cepat, tepat, dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan," ujarnya di Gedung BPK Perwakilan Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/3025).
Selain itu, BPK berharap agar kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) dapat membuat proses pemantauan menjadi lebih cepat lagi.
"Jadi tadi Pak Gub, Bapak Wagub, dua hari saja cobaan besar tapi bisa diatasi apalagi pemantauan tindak lanjut tahun depan akan lebih cepat lagi," ujar Bobby, merujuk fenomena banjir yang tengah dihadapi masyarakat akhir-akhir ini.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Ali Asyhar resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta setelah dilantik pada Rabu (5/3/2025).
Pelantikan tersebut disaksikan oleh Ketua DPRD Jakarta Khoirudin dan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung BPK Perwakilan Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan.
Ketua DPRD Jakarta Khoirudin berharap pengangkatan Ali dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah, memperbaiki tata kelola, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Pramono berharap agar kedepannya Pemprov Jakarta dan BPK dapat bekerja sama dengan baik.