Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kebijakan work from home (WFH) bagi ASN tidak terlalu efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya perlu menggenjot transportasi publik berbasis listrik sebagai bentuk solusi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara.
Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengatakan, Pemprov DKI seharusnya tidak hanya memikirkan mitigasi jangka pendek untuk mengatasi kualitas buruk udara Jakarta, tapi sudah harus membuat strategi jangka panjang.
Menurut dia, kebijakan WFH bagi ASN yang telah diterapkan merupakan bentuk dari solusi jangka pendek, dan tidak erlalu signifikan karena jumlah ASN Pemprov DKI hanya sekitar 2.500 orang.
"Pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya. Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang," ujar Eneng dalam keterangan resmi, Jumat (25/8/2023).
Dia menilai, harus ada solusi dari tingginya mobilitas masyarakat di Jakarta. Tentunya tergantung pada transportasi massal, karena bagaimanapun kendaraan menjadi penyumbang terbesar pada polusi udara.
Baca Juga
"WFH tentu berdampak pada ekonomi, masyarakat harus terus bergerak agar ekonomi tetap stabil, Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini. Maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkakan mutu transportasi massal di DKI," jelasnya.
Jika kendaraan listrik hari ini digembar-gemborkan, sambung Milli, maka harusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik. "Bukan beralih ke kendaraan pribadi berbasis listrik, tapi masyarakat beralih ke transportasi publik yang berbasis listrik," jelasnya.
Anies Dorong Transportasi Publik
Sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan juga menyinggung soal polusi udara. Dia ingatkan pentingnya transportasi umum yang bermanfaat untuk masyarakat untuk mengatasi masalah polusi udara.
Awalnya, dia menjelaskan negara mempunyai dua tangan yaitu birokrasi dan korporasi. Keduanya sama-sama punya tujuan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat.
"Ada aktivitas-aktivtas yang tidak bisa dipakai dengan tangan birokrasi, [maka] pakai tangan korporasi," jelas Anies di acara Bicara Kebudayaan: Kini dan Nanti di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2023).
Dia mencontohkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun transportasi umum tidak memakai birokrasi (dalam hal ini Dinas Perhubungan) melainkan memanfaatkan korporasi yaitu PT Transjakarta yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kenapa? Supaya dia bisa memiliki keleluasaan di dalam berinteraksi dengan pihak manapun, karena dia sebagai entitas tidak dituntun menghasilkan profit [keuntungan]. Dia dituntut menghasilkan manfaat, benefit, bukan profit," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menjelaskan berbagai manfaat dari kendaraan umum massal yang digagas Pemprov DKI Jakarta melalui PT Transjakarta. Salah satunya, klaim Anies, polusi udara yang menurun.
"Benefitnya adalah lebih banyak orang menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Konsekuensinya apa? Polusi akan turun, interaksi warga akan meningkat, subsidi BBM akan turun karena orang akan menggunakan kendaraan umum," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan pentingnya pemerintah memandang rakyatnya sebagai pemilik negara bukan sebagai konsumen. Dengan demikian, pemerintah tak membuat kebijakan yang hanya mencari keuntungan meterial melainkan agar bermanfaat untuk rakyat banyak.
"Jadi bagi pemerintah itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat. Dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang," kata Anies.
