Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bambang Kusumanto menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan drone untuk mengatasi kemacetan.
Hal tersebut menyusul penggunaan drone untuk memantau warga yang membuang sampah sembarang baru-baru ini oleh Pemprov DKI.
“Drone bisa juga dipergunakan untuk memonitor simpul-simpul kemacetan pada waktu-waktu tertentu,” kata Bambang saat dihubungi, Selasa (8/11/2022).
Dia pun kemudian menyarankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mempertimbangkan penggunaan drone dalam rangka mengurai kemacetan lalu lintas. Terlebih penuntasan kemacetan telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk mengurangi kemacetan.
Adapun penuntasan kemacetan di Jakarta menjadi salah satu program prioritas Pemprov DKI. Bahkan Pemprov DKI telah menyiapkan dana Rp8,5 Triliun pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2023 untuk program tersebut.
Terkait hal tersebut, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan Dishub perlu mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar. Seperti contoh melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif.
“Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran,” kata Gembong dikutip dari laman resmi DPRD, Rabu (2/11/2022).
Sementara itu, Anggota Banggar Taufik Zoelkifli mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Dengan harapan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.
“Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu terus masuk ke dalam daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak memakai itu, dan dapat mengurangi kemacetan,” katanya.
