Bisnis.com, JAKARTA - Belanja pemeliharaan infrastruktur dalam APBD DKI Jakarta 2020 paling 'dikorbankan' demi realokasi penanganan dampak pandemi Covid-19.
Hal ini terungkap dalam rapat rasionalisasi APBD 2020 yang dihadiri pihak eksekutif bersama Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambahkan anggaran penanganan Covid-19 dalam komponen Belanja Tidak Terduga (Belanja Tak Langsung) menjadi Rp5,03 triliun.
Sebagai gantinya, komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung lainnya pun dipangkas.
Realokasi belanja pemeliharaan infrastruktur pun menjadi sorotan akibat anjlok drastis dari Rp5,88 triliun menjadi hanya Rp983,6 miliar.
Wakil Ketua Komisi C Rasyidi menyayangkan hal ini dan meminta pihak eksekutif merasionalisasi ulang belanja pemeliharaan infrastruktur agar tak terlalu kecil.
Baca Juga
"Karena tidak mungkin infrastruktur Jakarta itu cuma Rp983 miliar. Apa yang mau dikerjakan. Padahal, kalau saya jadi gubernur, prioritas permasalahan Jakarta itu harus terus dikerjakan. Banjir, semua jalan yang ada itu harus rapi semua, kemudian pasar," ujarnya selepas rapat.
Terlebih, anggaran pemeliharaan infrastruktur ini mencakup banyak hal, selain penanganan banjir. Hal itu meliputi pemeliharaan jalan, penanganan sampah, air bersih, limbah, rumah susun, hingga penyediaan ruang terbuka hijau.
Komisi C berharap pihak eksekutif minimal mengembalikan lagi anggaran tersebut ke angka semula, bahkan apabila perlu justru ditambah. Idealnya belanja pemeliharaan infrastruktur berada di angka Rp6,3 triliun.
"Jangan sampai nantinya timbul masalah baru setelah Covid-19 ini, akibat kali-kali yang tidak dikeruk. Kita usulkan rasionalisasi ulang ini supaya ada dana mengurus Kali Pesanggrahan, Kali Cipinang, dan Kali Ciliwung," tambah Rasyidi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono menjelaskan bahwa pihak eksekutif akan menerima masukan ini.
Menurut Djoko, angka-angka realokasi anggaran masih bisa bergerak tergantung skenario proyeksi pandemi Covid-19.
Terlebih, ujarnya, ada tujuh prinsip yang dipegang eksekutif untuk merasionalisasi APBD T.A 2020 yang akibat Covid-19 anjlok hingga di kisaran Rp50 triliun atau separuh dari perencanaan awal Rp87,9 triliun.
Ketujuk prinsip tersebut yaitu mempertahankan anggaran garda depan elemen masyarakat (RT/RW, lembaga masyarakat, PKK, Dasawisma), mempertahankan alokasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mempertahankan alokasi pelayanan minimal masyarakat (pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, pengendalian sampah, perbaikan jalan, dll.
Serta, mempertahankan alokasi anggaran non-PNS pada SKPD tertentu, mempertahankan Dana Alokasi Khusus, dan mempertahankan anggaran infrastruktur, utamanya penanganan banjir di Sunter, Cipinang Melayu, Cipinang Muara, dan Pondok Bambu.
"Jadi infrastruktur juga kita masih pertahankan. Terlebih, untuk penanganan banjir untuk tidak dilakukan rasionalisasi besar. Gaji PJLP juga kita jaga untuk menjaga tidak terjadi PHK. Pokoknya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ungkap Djoko.
