Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun strategi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2020, seiring dengan jatuhnya sektor pendapatan akibat pandemi Covid-19.
Jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan penyesuaian APBD untuk dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Proyeksi Pemprov DKI menyebut angka total APBD TA 2020 sebesar Rp47,1 triliun, turun 47 persen dari pengesahan awal Rp87,9 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono menjelaskan bahwa proyeksi ini mengacu hasil adjustment APBN pusat, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia.
Namun, Djoko masih optimistis kemampuan fiskal DKI Jakarta akan membaik, seiring dengan cepat berakhirnya pandemi Covid-19. Pasalnnya, jika puncak pandemi terjadi sampai dengan akhir Mei maka ekonomi Jakarta masih bisa tumbuh 2,9 persen-3,4 persen.
"Jika puncak pandemi terjadi sampai Juni maka diperakirakan pertumbuhan ekonomi terus melambat pada kisaran 0,1 persen - 0,5 persen. Maka kami berharap pandemi Covid-19 ini cepat berakhir, sehingga ada peluang APBD 2021 lebih baik dibandingkan saat APBD penyesuaian 2020 ini," ujarnya, Rabu (6/5/2020).
Berikut proyeksi dan strategi Pemprov DKI Jakarta dalam penyesuaian APBD 2020 yang Bisnis rangkum dari berbagai sumber:
PAD
Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta diproyeksi anjlok hingga 54 persen, dari Rp57,5 triliun menjadi Rp26,4 triliun.
Tercatat seluruh sektor PAD mengalami perlambatan, kecuali komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau bagi hasil dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tetap di angka Rp750 miliar.
Komponen pajak daerah jelas yang tampak turun paling signifikan di tengah tutupnya berbagai sektor usaha akibat Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Dari target awal Rp50,17 triliun, Pemprov DKI nyata-nyata menurunlan targetnya dan hanya bisa berharap realisasi Rp22,5 triliun hingga akhir tahun atau turun 45 persen dari target. Pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi jenis pajak yang targetnya turun paling drastis, dengan persentase turun 80 persen lebih dari target awal.
Sementara itu, komponen retribusi daerah pun turun drastis dari target awal Rp755 miliar, akhirnya hanya dipatok Rp295 miliar hingga akhir tahun atau turun sekitar 70 persen.
Sementara komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkann jasa giro, pendapatan bunga, atau keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dipatok turun dari Rp5,8 triliun menjadi hanya Rp2,8 triliun.
Dana Perimbangan
Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) turun dari rencana awal akibat Covid-19. Untuk DKI Jakarta, dua komponen dana perimbangan pun tercatat turun, yakni dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak turun dari Rp18,3 triliun menjadi Rp13,7 triliun. Sementara dana alokasi khusus (DAK) dari Rp3,2 triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Selain itu, di komponen Pendapatan Hibah, pemerintah pusat masih mengalokasikan DKI Jakarta sekitar Rp2,3 miliar untuk pembangunan kereta moda raya terpadu (MRT). Adapun dana penyesuaian otonomi khusus hanya berkurang 10 persen dari Rp62 miliar menjadi Rp56 miliar.
Penerimaan Pembiayaan
Dari sisi pemasukan dari pembiayaan daerah, penurunan signifikan terdapat pada penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) T.A. 2019. Namun, komponen penerimaan pembiayaan lain, yakni Penerimaan Pinjaman Daerah diproyeksi tetap Rp260 miliar.
Dalam rencana awal, Pemprov DKI Jakarta memproyeksi SiLPA sebesar Rp5,5 triliun. Namun, diperkirakan akan terkoreksi menjadi kurang lebih Rp1,2 triliun saja demi keseimbangan APBD 2020.
"Jadi APBD 2020 mengalami penyesuaian secara keseluruhan karena perlambatan di sisi penerimaan, di sisi lain juga harus berkonsentrasi mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19," jelas Djoko.
Pengurangan Belanja
Apabila seluruh komponen pemasukan di atas telah dijumlahkan, muncul angka Rp47,18 triliun. Artinya, Pemprov DKI Jakarta tahun ini harus bisa menyesuaikan belanja di kisaran angka tersebut.
Beberapa penyesuaian akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya memotong anggaran Belanja Pegawai dari Rp20,8 triliun menjadi hanya Rp15,9 triliun.
Di antaranya lewat mengurangi tunjangan kinerja ASN hingga 50 persen, menghilangkan gaji ke-13 dan ke-14, menghilangkan tunjangan ke-13 dan ke-14, mengurangi upah pungut insentif pajak 50 persen, dan menghilangkan tunjangan peningkatan penghasilan dari Badan Pendapatan Daerah.
Sementara itu, subsidi transportasi untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta pun dipangkas hingga 50 persen.
Subsidi public service obligation (PSO) untuk Transjakarta yang tadinya Rp3,2 triliun kini hanya Rp1,9 triliun. Untuk MRT, dari Rp825 miliar kini hanya Rp412 miliar. Sementara untuk LRT dari Rp439 miliar menjadi hanya Rp219 miliar.
Pemprov DKI Jakarta juga tampak memangkas komponen belanja subsidi pangan, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan. Namun, angka Belanja Tak Terduga dianggarkan meningkat demi penanganan Covid-19. Dari sebelumnya Rp3,03 triliun menjadi Rp5,03 triliun.
