Bisnis.com, JAKARTA — Polemik tentang anggaran janggal di Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta T.A. 2020 yang diungkap Partai Solidaritas Indonesia mendapat apresiasi dari lembaga pengamat.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbakhul Hasan mengungkap bahwa masyarakat justru menunggu-nunggu adanya suara kritis dari anggota dewan.
Terlebih, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampak tertutup terkait perencanaan anggarannya pada publik, bahkan pada lembaga swadaya masyarakat pemantau anggaran.
"Kita justru apresiasi yang disampaikan teman-teman PSI. Kita harap ini menjadi tradisi, karena ini kan bentuk diskusi dengan masyarakat juga dan suatu pendidikan terhadap politik anggaran," ungkapnya dalam sebuah diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) kawasan Kalibata, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti ICW Almas Sjafrina mengungkap bahwa sikap politisi memang terkesan ingin 'cari panggung' dan mendapat perhatian publik. Namun, PSI mampu membawa energi itu ke arah positif.
"Jadi kalau sedang membahas anggaran seperti sekarang, justru anggota dewan yang diam-diam saja itu yang harus kita pertanyakan kinerjanya," ungkap Almas.
Baca Juga
Sementara itu Analis dan Advokat Indonesia Budget Center, Rahmat menjelaskan bahwa sikap PSI penting menjadi tradisi, sebab bisa memberikan pengetahuan tentang usulan-usulan program dari pemerintah untuk masyarakat.
"Karena pada tahun 2014, IBC mencoba menggandeng pemerintah dan masyarakat terkait transparansi anggaran kebersihan. Hasilnya, ternyata banyak masyarakat yang belum tahu ada program dan usulan yang masuk di APBD untuk mereka," ujar Rahmat.
"Inilah pentingnya pihak otoritas membuka dokumen perencanaan mereka. Agar kita bisa menilai apakah program-program dan kegiatan yang dibuat pemerintah memang merepresentasikan kebutuhan masyarakat," tutupnya.
