Bisnis.com, JAKARTA--Pemenuhan kebutuhan sektor perumahan rakyat, baik rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami), di DKI Jakarta dinilai masih jauh dari harapan.
Ketua Koalisi Pemerhati Rumah Rakyat (KPRR) Ahmad Ridwan mengatakan progres pembangunan rusunami dan rusunawa pemerintah cenderung lambat. Padahal, harga properti di Jakarta melangit dan sulit dijangkau oleh konsumen.
"Hasil data untuk penyerapan anggaran pengadaan lahan hanya 0,02% dari anggaran yang sudah di sediakan. Lantas, bagaimana dengan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rusun untuk masyarakat?" katanya, Senin (16/9/2019).
Dia menuturkan Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan dana untuk membangun rusunawa. Sayangnya, penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat terhadap anggaran pengadaan tanah untu sangat minim untuk pembangunan rusun.
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berani mempertanyakan atau mengevaluasi kinerja anak buahnya. Jika Dinas Perumahan saja belum menyiapkan lahannya, pembangunan tentu tak dapat dilaksanakan dengan cepat.
“Dengan penyerapan anggaran yang satu persen pun tidak sampai, harus ada evaluasi dari Gubernur untuk kinerja dinas perumahan," imbuhnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada beberapa proyek pembangunan yang dicoret atau dibatalkan oleh Pemprov DKI.
Proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Cakung Barat dan PIK Pulogadung.
