BPTJ Dorong DKI Kebut Pembangunan KA Elevated Loop Line

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membangun Jakarta Elevated Loop Line.

"Jadi Elevated Loop Line, penggagasnya kan BPTJ, sudah kita siapkan pembahasannya sampai pre-Feasibility Study. Setelah itu selesai, Pemprov DKI sudah siap untuk menyelenggarakannya, dari segi anggarannya juga. Makanya kami sepakat, pengerjaan ini dilanjutkan pemprov DKI," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/8/2019).

Bambang menjelaskan BPTJ sebelumnya membantu menyiapkan proyek ini, sebab DKI Jakarta ketika itu tengah menghadapi pemilihan kepala daerah atau pergantian kepemimpinan.

"Jadi BPTJ mempersiapkan dulu. Kalau tidak begitu, nanti mundur-mundur lagi. Harusnya [mulai dibangun] 2019. Ini sudah mepet juga sebenarnya," tambahnya.

Bambang berharap elevated loop line akan berperan mengatasi kemacetan dan mengurangi volume lalu lintas di jalan raya Ibu Kota. Selain itu, kereta yang akan dibangun melayang di atas jalur KRL existing ini pun diharapkan meningkatkan frekuensi pemberangkatan, sebab waktu tunggu (headway) pemberangkatan makin singkat.

"Kita ingin meningkatkan ridership commuter line. Ada hubungannya secara tidak langsung juga dengan LRT Jabodebek. Tapi, utamanya penumpang commuter yang sekarang baru 1 juta, nanti setelah ada elevated loop line bisa 2 juta per hari," tambahnya.

Jalur kereta layang meliputi Manggarai-Pondok Jati-Rajawali-Kampung Bandan-Tanah Abang-Manggarai ini bertujuan mengurangi jumlah pelintasan sebidang.

Terakhir, elevated loop line diharapkan menjadi penunjang masyarakat dari luar Jakarta, yang berniat meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah demi membantu mengurangi pencemaran udara Ibu Kota.

"Ini momen yang pas karena kita ini kota dengan polusi terburuk di dunia. Oleh sebab itu angkutan massal menjadi penting. Apalagi commuter kan menggunakan tenaga listrik, jadi pas buat [pembangunan infrastruktur] DKI," tutup Bambang.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya diri bahwa pihaknya mampu menangani proyek transportasi massal berbasis rel ini demi peningkatan mobilitas warga Jakarta.

"Itu kami yang minta agar PJPK [penanggung jawab proyek kerja sama] diserahkan kepada DKI sehingga kita bisa langsung bergerak," ungkap Anies, Jumat (30/8/2019).

Menurut Anies percepatan pembangunan transportasi berbasis rel merupakan salah satu aspek urban regeneration yang dibahasnya bersama pemerintah pusat.

"Data menunjukan bahwa dalam waktu 2 tahun ini terjadi peningkatan sangat signifikan terhadap jumlah pengguna kendaraan umum, terjadi penurunan tingkat kemacetan. Jadi, kita sudah dalam trek yang benar, tinggal kita percepat dan perbanyak jangkauannya," ujar Anies. 

Dalam proposal urban regeration yang diajukan Anies ke pemerintah pusat sekitar Maret 2019 terdapat sembilan proyek dengan total biaya Rp571 triliun. Salah satunya tercantum pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp27 triliun.