Besarnya SiLPA Pemprov DKI Jadi Perhatian

Bisnis.com, JAKARTA — Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) DKI Jakarta pada akhir 2019 nanti akan menjadi perhatian, setelah sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tahun lalu tercatat mencapai Rp9,7 triliun.

Seperti diketahui, angka SiLPA ini menjadi definitif setelah DPRD DKI Jakarta mengetok palu dalam rapat paripurna pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Senin (22/7).

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyoroti SiLPA yang besar sebagai hal yang merugikan masyarakat, sebab menandakan pembangunan tidak terealisasi secara maksimal, padahal masyarakat membayar pajak setiap saat.

Oleh sebab itu, pemprov diminta transparan menyajikan secara rinci berapa nilai SiLPA efisiensi, dan berapa nilai SiLPA dari gagalnya pekerjaan atau proyek. Hal ini dirasa penting untuk masyarakat agar mengetahui, sejauh mana kinerja eksekutif melayani masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengimbau agar SiLPA dapat dilihat secara objektif.

Menurutnya, SiLPA mirip seperti dua sisi koin. Sehingga indikator terbaik dalam melihat SiLPA mesti dibarengi dengan melihat pula bagaimana pemerintah mengejar target realisasi program atau pembangunannya.

"Bisa dikatakan efisiensi apabila target-target pembangunan pada tahun itu tercapai. Tapi bisa dilihat sebagai kegagalan apabila target-target pembangunan tidak tercapai," ungkapnya kepada Bisnis.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menjelaskan bahwa nilai SiLPA ini justru lebih kecil dari nilai SILPA diperkirakan sebelumnya Rp12,1 triliun. Bahkan, terbukti lebih rendah pula dari SiLPA definitif periode 2017 yang mencapai Rp13,1 triliun.

"Ini artinya penyerapan anggaran lebih baik sehingga sasaran program dapat tercapai lebih optimal," ujar Mahendra kepada Bisnis, Rabu (31/7).

Mahendra mengungkap bahwa nilai SiLPA definitif ini telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adanya perubahan SiLPA ini akan menjadi salah satu bahan perubahan strategi keuangan pemprov DKI dalam APBD Perubahan (APBD-P) yang rencananya digelar pada Agustus 2019.

"Untuk APBD Perubahan masih dalam proses dan akan segera disampaikan ke DPRD," tambah Mahendra.

Harapan Mencapai Ideal

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menjelaskan lebih lanjut bahwa perubahan nilai SiLPA pada periode lalu, ternyata juga akibat dari penyerapan penerimaan daerah yang tidak tercapai, tetapi realisasi penyerapan anggaran kegiatan bisa digenjot.

Secara rinci, dalam hasil laporan pertanggungjawaban APBD 2018 memang terungkap belanja daerah masing-masing berhasil digenjot dan mencatatkan persentase penyerapan di atas 80%. Yakni belanja tidak langsung sebesar Rp27,73 triliun dari anggaran Rp34,08 triliun (81,35%), sementara belanja langsung sebesar Rp33,68 triliun dari anggaran Rp41,01 triliun (82,13%).

Sementara pendapatan daerah hanya terealisasi 93,05% atau senilai Rp61,24 triliun dari target Rp65,81 triliun. Sehingga terdapat defisit di kisaran Rp174 miliar.

Defisit tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,4 triliun (dari SiLPA 2017, pinjaman daerah, dan pengembalian penyertaan modal daerah) dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,5 triliun (dari penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah), sehingga menghasilkan SiLPA Rp9,7 triliun.

Oleh sebab itu, Saefullah pun menampik bahwa realisasi kegiatan atau program pemerintah pada 2018 tidak berjalan maksimal. Justru penerimaan asli daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, dan pendapatan sah lain yang perlu lebih digenjot.

"Ya, kan tidak mungkin seperti satu tambah satu sama dengan dua. Pasti ada meleset-melesetnya sedikit. Sekarang kita sedang mengajukan [APBD-P] ini ke DPRD untuk dilakukan pembahasan," ungkap Saefullah kepada Bisnis, Selasa (30/7/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hal ini secara positif. Menurutnya, masukan dari DPRD merupakan perbaikan terhadap hal rutin, yang bisa dimulai dari APBD Perubahan (APBD-P) selanjutnya.

Dari APBD-P tersebut, Anies menilai secara tidak langsung pun akan terlihat mana saja program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi, alasan teknis, serta hambatan waktu pelaksanaan.

"Kalau dewan memberikan komentar atau kritik, kita akan perhatikan. Karena itu kan untuk masyarakat Jakarta bukan? Itu akan jadi bahan masukan kita, untuk lebih baik lagi," ujar Anies kepada Bisnis, Kamis (25/7).

Pada akhirnya, SILPA periode 2019 DKI Jakarta akan menarik untuk disimak, sebab Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memproyeksi nilai SILPA ini sebagai SiLPA untuk menopang perencanaan APBD 2020.

Hal ini terungkap dalam dokumentasi yang diunggah Hubungan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta, Senin (29/7). Dalam dokumentasi tersebut, terungkap Bappeda melakukan dua alternatif simulasi bertajuk Alternatif I (Moderat) dan Alternatif II (Optimis).

Dalam simulasi Moderat total APBD diperkirakan mencapai Rp92,7 triliun, sedangkan dalam simulasi Optimis total APBD diperkirakan mencapai Rp95,9 triliun. Sementara dalam kedua alternatif itu, SiLPA 2019 sama-sama diperkirakan berada di angka Rp8,77 triliun.

Menariknya, tak seperti strategi tahun ini, Bapedda justru menargetkan adanya surplus dari pendapatan dikurangi belanja pemerintah sebesar Rp2,02 triliun (Moderat) atau Rp3,02 triliun (Optimis).

Nantinya, surplus ini justru akan digunakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan yang mencapai Rp10,79 triliun (Moderat) atau Rp11,79 triliun (Optimis). Dengan dominasi penyertaan modal daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang targetnya dalam simulasi Moderat dan Optimis sama-sama mencapai Rp9,75 triliun.

Sementara untuk SILPA periode 2020, Bappeda menargetkan performa seluruh perangkat daerah akan sesuai dengan standar ideal atau sama dengan Rp0.