Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak membantah kekecewaan yang dialami warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, atas pelaksanaan program pembenahan kampung Community Action Plan (CAP).
Warga menilai program tersebut tidak berorientasi pada pembangunan kampung susun seperti yang diharapkan.
"Sama, saya juga kecewa sama aparat yang jalannya gak bener. Semua bakal dapat teguran," kata Anies Baswedan di Ancol, Kamis (6/9/2018).
Anies juga mengatakan kecewa terhadap Jakarta Konsultindo selaku konsultan pemenang lelang penyusunan CAP Bukit Duri senilai Rp 438 miliar.
"Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama sudin (Suku Dinas) daripada sama warga," ujar Anies Baswedan.
Anies Baswedan mengaku telah melakukan rapat dan evaluasi dengan instansi terkait penanganan Warga Bukit yang tergusur sejak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Anies tak mau membeberkan hasil evaluasinya.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka sekaligus salah satu warga pemenang gugatan class action Bukit Duri, Sandyawan Sumardi. mengatakan program CAP tidak sesuai dengan harapan.
"Ternyata isinya kebanyakan hanya beautifikasi, tidak ada substansi untuk mempersiapkan pembangunan kampung susun itu," kata Sandyawan saat dihubungi, Rabu (5/9/2018).
Warga Ingin Kejelasan
Sandyawan mengatakan, warga Bukit Duri ingin adanya kejelasan pelaksanaan pembangunan kampung susun, sebagai ganti dari kampung mereka yang sudah digusur Ahok.
Sementara, program CAP itu, ujar Sandyawan, tidak menganggap keberadaan warga penggusuran di Bukit Duri.
Menurut Sandyawan, belum ada pendataan warga yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan kampung.
"Padahal Pak Gubernur Anies Baswedan mengatakan semua warga itu mesti dipulihkan, apalagi secara hukum kami menang di pengadilan. Sampai sekarang kami belum ada pengakuan," kata Sandyawan.
Yang menjadi aneh, menurut Sandyawan, warga Bukit Duri eks penggusuran malah didata untuk kepentingan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum 2019.
"Mereka masuk semua, bahkan warga yang tidak tingal di situ dimasukin. Di alamat dulu yang sekarang sudah jadi jalan," ujar Sandyawan.
Kekecewaan Sandyawan berasal dari tidak jelasnya respons Pemerintah DKI Jakarta atas usul warga Bukit Duri. Warga pemenang gugatan, kata Sandyawan, telah menunjukkan sebidang lahan, yakni Wisma Ciliwung, sebagai lahan pembangunan kampung susun.
Usulan
Sandyawan berujar, 27 pemilik lahan di Wisma Ciliwung telah setuju menjual lahan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Lahan itu seluas 1,6 hektare. Sandyawan mengatakan, warga juga telah mempertemukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI kepada pemilik lahan.
"Usulan kami begitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana selalu susah," kata Sandyawan.
Dia menjelaskan, lahan Wisma Ciliwung itu mereka usulkan untuk menjadi lokasi pembangunan kampung susun bukan untuk sekadar menjadi shelter atau penampungan sementara.
Sedangkan untuk shelter, mereka telah mengusulkan kepada Anies beberapa lokasi, salah satunya bekas kantor pajak milik Kementerian Keuangan.
"Rupanaya data yang masuk di Dinas Perumahan nggak karu-karuan," kata Sandyawan.
