Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah DKI Jakarta menilai peningkatan jumlah serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 akan terjadi pada akhir tahun ini.
"[Peningkatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD] saya rasa November, Desember ya," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, Rabu (8/8/2018).
Seperti diketahui, per 31 Juli 2018 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat jumlah serapan APBD senilai Rp27,41 triliun atau sebesar 36,51% dari APBD DKI yang mencapai Rp77,11 triliun. Pemprov DKI mencatat serapan APBD tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 40,82% sampai dengan akhir Juli tahun ini. Kendati demikian, serapan tersebut bertumbuh pesat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 24% dari total APBD.
Saefullah mengatakan bahwa jumlah serapan tersebut per Rabu (8/8/2018) telah naik kembali. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci perkembangan serapan ini.
"Penyerapan setiap saat berubah," ujarnya.
Berdasarkan data di link publik.bapedadki.net, serapan APBD per Rabu (8/8/2018) telah mencapai 38,79% atau setara Rp27.61 triliun.
Saefullah menambahkan anggaran yang tak terserap sesuai target ini kemungkinan karena beberapa proyek masih dalam proses pengadaan barang dan atau jasa.
"Ya itu mungkin yang anggarannya banyak di pengadaan. Pengadaan kan memang bayarnya di akhir, akan tetapi yang penting prosesnya sudah jalan," ungkapnya.
Menurutnya, antar sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering melakukan koordinasi untuk segera merealisasikan anggaran. Adapun Gubernur dan Wakil Gubernur DKI telah memberikan arahan kepada para SKPD tersebut dalam rapat rutin di Balai Kota, Jakarta Pusat. Bahkan, ada pendampingan khusus bagi SKPD yang membutuhkan masukan.
"Kita sudah arahkan berkali-kali dan kita sudah minta pemdampingan. Kalau SKPD ragu ya tanya," ungkapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebutkan ada delapan dinas yang penyerapan anggarannya di atas target Juli tahun ini. Dia mengklaim dinas tersebut antara lain Dinas Kesehatan capaiannya sebesar 9,82% di atas target, Dinas Bina Marga sebesar 10,85%, Dinas Pendidikan sebesar 1,25%, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) sebesar 0,95%.
"Memang Dinas Sumber Daya Air ini masih mengalami kendala dan ada penyerapannya di level 20,25%, yaitu jauh di bawah target mereka [sebesar] 51,19%," kata Sandi, Selasa (7/8/2018).
Menurut publik.bapedadki.net, resapan anggaran Dinas Sumber Daya Air tidak mencapai 20,25%, akan tetapi sebesar 19,96% per Rabu (8/8/2018). Selain itu, dinas yang mendaparkan rapor merah, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun masing-masing dinas tersebut baru menyerap anggaran sebesar 24,92% dan 29,15% per Rabu (8/8/2018).
Sandi menuturkan pembebasan lahan menjadi permasalahan utama tidak terserapnya anggaran secara maksimal di dinas terkait semisal Dinas Sumber Daya Air.
"Terkendala diakibatkan perencanaan dan [harga lahan berubah dari kesepakatan]," ungkapnya.
Politikus asal Partai Gerindra tersebut berupaya agar penyerapan APBD tidak mengalami fenomena yang disebut sebagai hockey stick graphs (diagram stik hoki). Diagram ini menandakan bahwa penyerapan APBD pada awal tahun tercatat lambat, namun meningkat secara tajam pada akhir tahun.
Hal ini yang menjadi kekhawatiran Pemprov DKI karena penyerapan besar-besaran di akhir tahun berisiko tinggi penyelewengan dana anggaran. Pemprov DKI menilai bila anggaran terpakai besar-besaran di akhir tahun maka pembangunan terjadi secara tidak merata.
Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, pesimistis Pemprov DKI Jakarta dapat menyerap maksimal APBD hingga akhir tahun ini. "Pastinya tidak akan terserap semua. Agak berat kalau pertengahan tahun [Juli] di bawah sebesar 30%," kata Bhima.
Dia menyayangkan APBD ini tidak terserap secara optimal hingga pertengahan tahun ini. Padahal dengan jumlah serapan yang maksimal dan merata setiap kuartalnya, anggaran ini dapat berguna untuk menggerakan sektor usaha terutama berkaitan dengan proyek pemerintah daerah.
"Kalau APBD tidak terserap maksimal, [dampaknya] ke perekonomian Jakarta menjadi kurang bagus," jelasnya.
Menurutnya, Pemprov DKI harus menjadikan pengalaman pada tahun ini menjadi pembelajaran ke depannya. Dengan demikian, diharapkan Pemprov DKI agar lebih realistis dalam perencanaan anggaran pada tahun depan.
