Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya merangkul pihak swasta, baik lokal maupun asing, yang berminat mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.
"Jika ada pihak swasta yang mau investasi mengolah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi untuk dijadikan energi listrik, jawabannya [kami] sangat tertarik," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, Senin (6/8/2018).
Dia mengaku telah menerima 3tiga proposal yang mengajukan diri untuk mengelola sampah menjadi listrik di sekitar Ibu Kota. Proses pengajuan ini sedang ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Menurut Sandi, saat ini sudah ada sebanyak 20 juta ton sampah yang berada di Bantar Gebang. Bahkan, setiap hari ada sebanyak 7.000 ton sampah yang dikirim ke Bantar Gebang.
"Usia Bantar Gebang hanya tersisa beberapa tahun ke depan," sebutnya.
Skema kerja sama yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan berupaya memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penanganan sampah ini.
Potensi kerja sama penanggulangan sampah ini diklaim besar. Pasalnya, selain di Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan empat Intermediate Treatment Facility (ITF) di dalam perkotaan.
"Kita juga akan membangun ITF di empat zona yang sudah dimulai prosesnya di Sunter," ujar Sandi.
Seperti diketahui, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Fortum akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan estimasi nilai investasi mencapai US$250 juta di ITF Sunter. Pembangunan fasilitas ini memakan waktu selama tiga tahun atau selesai pada 2021 dan bisa menanggulangi sekitar 2.200 ton sampah per hari.
Jakpro mencatat dalam seberat 1 kilogram (kg) sampah memiliki kandungan energi setara dengan 0,15 ton batu bara atau 120 liter minyak. Sampah seberat 10 kg dapat mengisi daya baterai ponsel hingga sebanyak 38 kali.
