Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempersiapkan Peraturan Gubernur tentang pembiayaan program hunian down payment Rp0.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pembiayaan down payment (DP) Rp0 (nol rupiah) masih dalam tahapan verbal.
Adapun dalam tahapan ini Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta (Unit Pelayanan Teknis/UPT DP nol rupiah) akan mengedarkan rancangan tersebut kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Rancangan beleid tersebut akan ditanggapi oleh berbagai pihak di Pemprov DKI dan dievaluasi sampai dengan akhirnya disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Kebetulan Bapak Dzikran Kurniawan [Kepala UPT DP nol rupiah] baru meng-update bahwa verbal pembiayaan ini sudah mulai berjalan. Kita ingin akhir Juli atau awal Agustus sudah bisa dirampungkan. Modul komunikasinya juga sudah selesai. Kita harapkan Agustus sudah ada langkah signifikan," kata Sandi, Kamis (26/7/2018).
Dengan demikian, akses atau pendaftaran untuk mendapatkan hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur bisa terealisasi pada Agustus tahun ini.
Baca Juga
"Pembangunannya [Klapa Village] tidak terhambat, akan terus berjalan. Kita ingin tawarkan kepada publik segera, paling tidak pertengahan atau akhir Agustus," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI berupaya mensinkronkan kebijakan relaksasi loan to value (LTV) dari Bank Indonesia (BI) dengan program DP nol rupiah.
"Dengan adanya relaksasi LTV ini oleh BI kami bersyukur sekali dan mengapresiasi. Dengan ini akan lebih sinkron," kata Sandi pada pekan lalu.
Menurutnya, sudah ada beberapa bank yang telah berminat untuk mensinergikan kebijakan LTV ini dengan program DP nol rupiah versi Pemprov DKI.
Dia menambahkan bahwa Bank DKI yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI telah siap untuk terintegrasi dengan kebijakan ini.
"Sudah ada beberapa bank yang sudah menyatakan minat. Salah satunya Bank DKI. Kami sudah bicara dengan BTN dan bank lain yang berminat. Karena ini program pemerintah," ujarnya.
