Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku bisnis properti mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun rumah dengan skema down payment nol rupiah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Jakarta Amran Nukman menjelaskan bila REI telah menandatangani pernyataan untuk mendukung down payment (DP/uang muka) Rp0 (nol rupiah). Adapun sebanyak 400 anggota yang tergabung dalam REI bersedia mendukung program pemerintah ini.
Dia menambahkan setelah menandatangani kerja sama ini akan ada beberapa kolaborasi lainnya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pernyataan dukungan terhadap beberapa program pemerintah. "Nanti teknisnya kita akan bentuk tim kecil, kami akan pilih yang kompeten di bidangnya," kata Amran, Kamis (18/1/2018).
Kendati demikian, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar kerja sama ini bisa berjalan secara lancar. Pekerjaan rumah tersebut terkait dengan skema DP nol rupiah yang harus segera dibahas dan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, pekerjaan lainnya adalah mengenai ketersediaan lahan di Ibu Kota.
"Kemudian perizinan, harus ada terobosan kalau mau [proyek] ini bisa sukses. Tentu ada peran [Pemerintah] dan jajarannya karena perizinan ini di tangan Pemprov DKI," ujarnya.
Ciputra, Pendiri REI dan Pemilik Ciputra Group, menjelaskan kebijakan untuk menggunakan skema DP nol rupiah ini harus segera diselesaikan dengan berkoordinasi dengan OJK dan BI. Hal ini untuk menghindari segala kegaduhan dan kontoversi yang ditimbulkan seperti pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta.
Baca Juga
"Pembangunan pulau [Reklamasi] sudah gaduh luar biasa dan itu merugikan bangsa kita dan investor luar negeri terganggu akibat [masalah] pulau tersebut belum diselesaikan," kata Ciputra Kamis (18/1/2018).
Menurutnya, Pemprov harus memberikan kepastian hukum, kemudahan dalam perizinan, dan insentif kepada pengembang agar proyek pembangunan perumahan dengan DP nol rupiah ini bisa berjalan secara lancar. "Karena kita harus bersinergi antara ketiga pihak seperti pemerintah, pengembang, dan masyarakat," imbuhnya.
