Cara Pemprov Ubah Pola Transportasi Warga dengan Jalur Pedestrian

Bisnis.com, JAKARTA -  Mengubah pola perjalanan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum bukanlah hal yang mudah apalagi di Jakarta.

Selain berinovasi dengan memperkenalkan berbagai moda transportasi massal seperti Transjakarta, Commuter Line, Mass Rapid Transit dan Light Rapid Transit, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membenahi jalur pejalan kaki di beberapa titik khususnya jalur TOD (Transit Development Order).

Riri Asnita, Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, mengatakan Dinas Bina Marga menargetkan 2.600 km jalur pedestrian akan dibangun sesuai standar dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

"Kita akan mengubah pola perjalanan orang dari kendaraan pribadi menuju ke tranportasi publik. Kalau kita mau mengalihkan pola transport tersebut, selain membenahi sarananya, penunjang utamanya yang harus diperbaiki," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (30/7/2017).

Pemprov DKI menargetkan 80 km hingga 100 km pengerjaan jalur pejalan kaki dapat terselesaikan sampai akhir 2017.

Dana yang dianggarkan pada APBD 2017 untuk pengerjaan jalur pejalan kaki dan manhole utility sebesar Rp412 Milyar dan ditambah pula dengan dana kelebihan Koefisien Lantai Bangunan dari proyek Simpang Susun Semanggi kurang lebih Rp200 Milyar.

"Target keseluruhan 2.600 km ruas jalur pedestrian, tapi pengerjaan di jalan-jalan arteri di DKI baru terselesaikan hingga 2,3% [TA 2016]. Anggaran APBD 2016 hanya dapat mengcover sebesar itu," katanya.

Dengan ruas jalan yang sangat panjang dan anggaran yang terbatas, Riri mengatakan pengerjaan jalur pejalan kaki akan memakan waktu hingga lebih dari 20 tahun.

Untuk itu Dinas Bina Marga dan Pemprov DKI memanfaatkan dana kelebihan KLB Simpang Susun Semanggi guna mencapai target pengerjaan di akhir tahun.

"Bina Marga tahun ini punya anggaran kenaikan KLB untuk dua lokasi besar penanganan trotoar yaitu di Sudirman - t
Thamrin dan satu lagi yang sedang dikerjakan di Kota Tua," ujarnya.

Sesuai dengan UU No. 8/2016 jalur pejalan kaki harus dilengkapi dengan ubin pengarah bagi tuna netra dengan pola yang menunjukkan jalan lurus atau di titik mana mereka harus berhenti sejenak.

Selain itu, jalur pejalan kaki juga harus ramah kursi roda. Ketinggian trotoar tidak boleh terlalu tinggi agar aman dan tidak menyulitkan kaum disabilitas.

"Trotoar kita ketinggiannya kurang lebih 15 cm," ujarnya.

Riri mengatakan, standar lebar jalur pejalan kaki adalah 1,2 meter namun untuk memenuhi ruang bagi fasilitas tambahan bagi warga berkebutuhan khusus dan ruang utilitas, setidaknya lebar jalur pejalan kaki 1,5 meter.

"Itu paling minim, selain itu kita juga lihat kapasitas area, biasanya berapa orang yang mengakses jalan tersebut, seperti di jalur sibuk. Yang jelas trotoar kita harus rindang juga supaya pejalan kaki lebih nyaman," katanya.

Jalur pejalan kaki nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas manhole dan ducting pipe dimana fungsinya nanti akan mempermudah pemasangan utilitas di atas maupun di bawah tanah seperti kabel fiber optic.

"Karena kalau trotoar sudah kita bangun ke depannya tidak ada lagi galian. Jadi mereka harus masuk ke dalam boks atau ducting yang sudah kita bangun," tuturnya.

Belum lama ini banyak informasi yang beredar di berbagai media terkait fungsi jalur pejalan kaki yang kerap disalahgunakan terutama oleh pengendara kendaraan roda dua.

Dalam hal ini Dinas Bina Marga mengakui kapasitas mereka sebagai pelaksana teknis hanya sebatas membangun trotoar dengan ketinggian yang cukup dan penanaman bolar, atau penghalang, serta portal S di setiap ujung jalur pejalan kaki.

"Tapi tetap harus ada kesadaran dari pengendara dan aturan yang ketat karena memang secara teknis kami dari Bina Marga sudah semaksimal mungkin menangani hal ini," tambahnya.