Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengatakan bentrok yang terjadi saat penertiban di Rawajati tidak akan terjadi apabila terdapat penanggung jawab.
Dia mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Bentrok terjadi pada tanggal 1 September pekan lalu. Pihaknya menjamin kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila ada penanggung jawab petugas yang mengawal penggusuran.
"Kalau ada yang tanggung jawab, pasti tidak akan ada yang memukuli. Tapi karena enggak ada koordinasi, orang jadi seenaknya," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/9/2016).
Hal tersebut disampaikannya saat rapat bersama jajaran Wali Kota Jakarta Selatan dan Satpol PP DKI Jakarta untuk membahas penertiban yang terjadi di Rawajati.
Belum lagi, Syarif mengaku mengetahui dan menyaksikan bagaimana anggota Satpol PP bertindak semena-mena terhadap warga. Ia bahkan menyebut ada warga yang sudah tidak berdaya ditarik-tarik keluar dari rumahnya.
Aksi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP di Rawajati itu bukanlah dalam rangka operasi namun justru karena faktor kekesalan individu.
"Karena warga emosi, mukul, Satpol PP-nya emosi juga. Jadi antar pribadi, bukan operasi. Kalau ada penanggung jawab kan yang seperti ini bisa dilerai," kata Syarif.
Atas dasar itu, Syarif menyatakan Pemprov DKI selanjutnya harus menjalankan prosedur dalam eksekusi penertiban. Hal itu diharapkannya dilakukan dalam penertiban permukiman warga Bukit Duri yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Yang seperti ini jangan dianggap sepele. Bukit Duri harus ditetibkan dengan bagus. Silahkan SP 1, SP 2. Tapi jangan sampai ada korban," ujar Syarif.
