Kemacetan Ibu Kota Dipicu Layanan Angkutan Umum Buruk

Bisnis.com, JAKARTA -  Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menilai penyebab utama kemacetan di ibu kota adalah layanan angkutan umum yang buruk dan bukan pertumbuhan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan pribadi.

"Layanan angkutan umum yang buruk menyebabkan warga Jakarta lebih suka menggunakan kendaraan bermotor pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, dalam bertransportasi di Jakarta," kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (10/4/2016).

Karena itu, Tigor menilai rencana pembangunan jalan layang baru di simpang Semanggi merupakan kegagalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memahami permasalahan dan mengatasi kemacetan di Jakarta.

Menurut Tigor, Jakarta macet hampir setiap hari disebabkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang tinggi.

Pada setiap waktu sibuk di Jakarta, jalan raya termasuk di kawasan Semanggi, dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan pribadi.

"Layanan angkutan umum di Jakarta tidak aman dan nyaman, bahkan TransJakarta yang penuh sesak dan lama datang ke halte. Banyak kendaraan umum yang tidak layak beroperasi dan ugal-ugalan di jalan raya, bahkan pernah sebuah bus Kopaja terguling di Jalan Thamrin dan menyebabkan satu penumpangnya meninggal dunia," tuturnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta, Tigor mengatakan solusinya adalah memperbaiki layanan angkutan umum dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Pembuatan jalan baru, seperti jalan layang di simpang Semanggi, hanya akan menjadi "karpet merah" bagi pengguna kendaraan pribadi sehingga jumlahnya akan semakin banyak.

"Manajemen layanan angkutan umum harus dibangun dan ditata ulang. Layanan angkutan umum minimal harus senyaman menggunakan kendaraan pribadi, bahkan bila perlu lebih nyaman, yaitu akses dan biayanya lebih murah daripada biaya menggunakan kendaraan pribadi," katanya.

Sebaliknya, pengguna kendaraan pribadi perlu dibuat "tidak nyaman" berkendara di Jakarta, misalnya dengan menambah biaya seperti penerapan retribusi penggunaan kendaraan pribadi yang mahal.

"Penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP dan biaya parkir yang mahal bisa dipilih untuk menekan pengguna kendaraan bermotor pribadi di Jakarta," ujarnya.