Bisnis.com, JAKARTA - Organda DKI Jakarta menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang ingin menghapus penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Ibu Kota.
"Penghapusan premium akan meningkatkan biaya operasional pemilik dan supir angkutan umum, khususnya jenis angkutan kota (angkot) dan taksi. Kami tak setuju kalau rencana tersebut diterapkan sekarang," ujar Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan, Rabu (3/2/2016).
Dia menuturkan jika aturan tersebut diberlakukan maka angkutan umum terpaksa "menenggak" bensin jenis lain, misalnya Pertalite dan Pertamax.
Masalahnya, harga kedua jenis BBM tersebut lebih mahal dibanding Premium.
"Kalau benar Premium dihapus maka pemilik dan supir harus beralih minimal ke Pertalite. Ini berarti biaya operasional otomatis meningkat. Ujung-ujungnya akan berimbas ke kenaikan tarif angkutan," jelasnya.
Untuk itu, Shafruhan meminta Gubernur Ahok untuk menangguhkan rencana tersebut.
Setidaknya, lanjut dia, sampai sistem transportasi umum di Jakarta benar-benar mumpuni.
"Rencana penghapusan BBM ini kan bagus untuk mengurangi minat orang pakai kendaraan pribadi. Namun, harus dipikirkan juga dampak sosialnya ke masyarakat. Jangan sampai warga kelas bawah justru jadi teriak," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta PT Pertamina menghapuskan peredaran premium di wilayahnya demi mendorong masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.
Selain itu, dia mengatakan hal ini dilakukan demi ketepatan sasaran dari subsidi pemerintah, yang semula diberikan kepada BBM untuk dialihkan pada subsidi transportasi massal.
