Pemprov DKI ‘Update’ Data Kawasan Kumuh

Bisnis.com, JAKARTA-- DKI Jakarta akan melakukan pemutakhiran data kawasan kumuh yang ada di wilayah Ibu Kota untuk mempermudah penataan kawasan kumuh.

"Dengan dilakukannya pemutakhiran data, maka kita bisa membuat pemetaan kawasan kumuh yang akan diperbaiki menjadi kawasan yang lebih baik dan layak huni," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut dia, pemutakhiran data tersebut harus dilakukan secara kongkrit, lengkap dan menyeluruh, sehingga dapat diketahui titik-titik atau lokasi kawasan kumuh yang harus segera diperbaiki itu.

"Jadi, dalam pendataan itu harus diketahui lokasi kawasan kumuhnya, statusnya, karakter lokal, potensi serta jumlah penduduknya. Pendataan itu pun harus rampung dalam waktu singkat karena ditargetkan pada 2019 Jakarta bebas kawasan kumuh," ujar Djarot.

Dia menuturkan, penataan permukiman kumuh tersebut akan difokuskan pada sanitasi dan penyediaan air bersih, mengingat pemukiman kumuh kerap menghadapi masalah keterbatasan air bersih dan sanitasi.

"Semuanya itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas tingkat hunian warga yang tinggal di permukiman kumuh, misalnya dari yang sebelumnya banjir menjadi tak banjir lagi," tutur Djarot.

Deputi Gubernur DKI bidang Permukiman dan Kependudukan, Syahrul Effendi, mengungkapkan penataan kawasan kumuh merupakan salah satu program Pemprov DKI dalam mewujudkan Jakarta menjadi Eco City dan Kota Hijau.

"Oleh karena itu, kami sudah meminta kepada para lurah di Jakarta untuk melakukan pendataan kawasan kumuh di lingkungannya masing-masing. Kemudian segera melapor kepada wali kotanya," ungkap Syahrul.