Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersinergi wujudkan ibukota yang bebas pemukiman kumuh pada 2019 melalui Program 100-0-100 yakni 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi.
Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rina Farida pemerintah pusat akan menggenjot DKI agar bisa memaksimalkan program pengembangan pemukiman berkelanjutan ini.
Adapun upaya tersebut tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi tanggung jawab sejumlah stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat setempat.
Pertama, kami akan melakukan pemugaran yakni mengurangi tingkat kepadatan dalam satu daerah. Kedua, pengendali sanitasi air, dan ketiga peremajaan lokasi hunian seperti yang sudah dilakukan di Kampung Pulo, jelas Rina.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta para jajaran kerja Pemprov DKI untuk memulai langkah tersebut dengan menyusun peta lokasi hunian kumuh. Kedua, segenap SKPD DKI wajib melakukan pendataan yang konkrit.
Pendataan harus konkrit karena targetnya selesai 2019, DKI bebas dari kawasan kumuh, ungkap Djarot.
Kepada Bisnis, Deputi Gubernur DKI bidang Permukiman dan Kependudukan Syahrul Effendi menyatakan untuk memulai arahan Wagub, maka secepatnya pendataan warga akan dimulai dari tingkat kelurahan.
Jika ada pembengkakan jumlah warga dari tiap lokasi hunian yang didata, kami akan lakukan verifikasi ulang dari tingkat RT-RW dan Kelurahan karena mereka yang mengeluarkan Kartu Keluarga, tuturnya.
