Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) temuan BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemprov DKI Prabowo Soenirman menyatakan DPRD hanya berfungsi sebagai penemu titik tengah antara konflik Pemprov DKI dan BPK RI.
"Yang kami lakukan adalah memeriksa hasil LHP BPK. Kami tak menambahi atau mengurangi hasil temuan BPK tadi. Hasil BPK kami konfirmasi kepada eksekutif, kami minta mereka menjelaskan," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/8/2015).
Prabowo menerangkan, jika belum ada jawaban klarifikasi yang cukup dari Pemprov DKI kepada DPRD, tak menutup kemungkinan DPRD akan membentuk tim pansus kedua untuk melakukan audit investigatif. Pasalnya DPRD DKI hanya ingin menjadi penengah antara konflik dua institusi itu. "Kami mau jadi penengah saja," ujar Prabowo.
Politisi fraksi Gerindra ini membenarkan jika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai BPK menyalahi prosedur karena meluncurkan laporan kepada DPRD tanpa melakukan kroscek kepada Pemprov.
"Maka dari itu, ini kan peran mereka berdua. Kok jadi kami [DPRD DKI]? Memang seharusnya ada konfirmasi antara temuan BPK terhadap eksekutif dijawab, itu prosedurnya, kami tidak tahu menahu, tiba-tiba kami sudah menerima hasil LHP," jelasnya.
Prabowo menyayangkan ketegangan antara Pemprov DKI dan BPK RI malah berimbas ke DPRD dan sejumlah pribadi anggota dewan. "Kalau Pak Ahok lari-lari ke pribadi kan jadi lucu. Kok dia jadi marah-marah," tuturnya.
Prabowo menekankan dirinya tidak takut jika PD Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya harus diaudit BPK saat dia menjabat sebagai direktur utama mengikuti saran Ahok.
"Silakan saja kalau Pak Ahok mau marah-marah. Silakan saja Pak Ahok mau audit, kok jadi takut, hartanya saya dapat resmi kok takut, kecuali saya korupsi," tutupnya.
