Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan angka kemiskinan yang meningkat menurut penuturan DPRD DKI pada sidang paripurna kemarin tidak bisa menjadi tolak ukur utama kegagalan Pemerintahan Ahok-Djarot.
"Angka kemiskinan kan akumulasi hasil keadaan ekonomi makro-mikro tidak semerta-merta hanya dari pemda," ujar Saefullah (24/4/2015).
Alat ukur kemiskinan juga berbeda karena ada beberapa alat ukur untuk hasil kemiskinan yang digunakan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan layak. "Orang miskin banyak lebih dari itu. Parameter beda hasil survei Badan Pusat Statistik, bedanya adalah dari kelayakan hidup warga Jakarta," jelasnya.
Pembahasan rapor kerja Ahok salah satunya adalah angka kemiskinan yang meningkat di Jakarta. Ahok menilai DPRD tidak memperhitungkan angka kemiskinan meningkat dikarenakan inflasi selama 2014.
"Angka kemiskinan naik sedikit. Kenapa? Karena dasarnya terjadi karena inflasi akibat naiknya BBM. Jadi angka kemiskinan gunakan 2.500 kalori itu pun saya tidak setuju, itu hanya sekitar 450.000-an," ujar Ahok di Balai Kota.
Ahok menjabarkan bahwa angka kemiskinan DKI lebih tinggi dari 4%. Angka kemiskinan DKI versi Pemprov senilai17%, ketika menggunakan 2,4 juta kebutuhan hidup cukup satu orang. Ahok menyatakan bahwa warga Jakarta yang hidup di bawah angka kebutuhan hidup cukup adalah 17% atau 1,7 juta jiwa.
"Jadi sebenarnya lebih besar daripada 4%. DPRD masih salah bilang cuma naik sedikit," jelasnya.
