Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Daerah Pasar Jaya memaparkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang pembongkaran Pasar Blok G Tanah Abang di kantin (15/5/2015).
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis menjelaskan pihaknya akan membangun jembatan antar pasar untuk memudahkan akses bagi para pembeli serta menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dengan penarikan retribusi.
PKL dipandang sebagai penyebab macetnya rejeki para pedagang di dalam pasar. Pedagang kaki lima diperhatikan oleh PD Pasar Jaya dengan cara menggratiskannya dulu enam bulan dan hanya bayar listrik dan air.
"Setelah enam bulan bayar dong, biar gak ada kecemburuan. Karena pedagang kaki lima biar bernafas dululah. Nah pedagang yang masuk kadang gak paham-paham. Karena kaki lima itu sudah sifatnya menyongsong konsumen. Dia kejar. Biasanya konsumen mencari. Kaki lima dialah yang menyosor konsumen," ujar Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis
Oleh sebab itu harus ada kerjasama dengan aparat wilayah. Selama PKL masih bisa di pinggir jalan maka ada kecenderungan mereka bertahan disana terus, dibandingkan masuk ke pasar karena harga kios yang mahal.
"Jenis jualan dia sama dengan yang di dalam. Makanya tegas, bahwa disini bukan tempat jualan. Ya jualan ada di dalam. Kita ga bisa mengusir mereka yang berada di luar pagar kita. Harus kerjasama sama lurah, camat, satpol PP. Makanya konsumen gak smapai di dalam. Bisa bisa pedagang yang di dalam malah keluar ikutan yang pedagang kaki lima, jadi sepi pasar," ujar Djangga.
PD. Pasar Jaya menyatakan akan membangun jembatan (JPO) dari stasiun Tanah Abang ke Pasar Blok G bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mendengar pemaparan itu Ahok malah menyarankan mengapa tidak dibangun jembatan penghubung yang lebih panjang di atas Jalan Jati Baru beserta kios. Adapun kios itu bisa dipakai oleh para PKL.
"Jalanan ini punya kita jadi buatkan saja dua lantai, lalu dibangun kios-kios," ujar Ahok.
Untuk menertibkan para pedagang, Ahok menekankan agar Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede harus berani menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) di area dimana PKL hidup. Hal itu dipandang sebagai solusi untuk menertibkan sirkulasi perdagangan.
"Bapak berani gak? Kalau gak berani kami ganti Walikotanya," tantang Ahok.
