Bisnis.com, JAKARTA--Pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap tak kuat tapi hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI tetap bergulir. Apa penyebabnya?
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bila pelanggaran yang dilakukan hanya sebatas terkait etika, dia menganggap masih kurang kuat.
Pasalnya, masalah etika bersifat relatif. Apalagi, yang berujung dengan pemakzulan tak akan cukup. Kendati demikian, kebenaran yang berlaku di legislatif adalah kebenaran politik.
Oleh karena itu, bergantung sekali pada sikap masing-masing anggota dewan dan hak angket pun terus bergulir.
"Di DPRD itu kebenaran politik. Biarpun kurang kuat pelanggarannya, hak angket terus bergulir," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/3/2015).
Lebih lanjut, dia menilai bila hanya berdasarkan sopan dan tidak pelanggaran subjektif sekali. Kecuali, katanya, bila Basuki melakukan penggelembungan dana proyek. Baru lah bisa menjadi penguat.
"Jangan didasarkan sopan tidak sopan itu subjektif sekali. Kalau terbukti me-mark up proyek, barulah pelanggaran yang signifikan," katanya.
Dia pun menganggap dasar hukum yang mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VI/2001 masih terlalu umum.
Oleh karena itu, seharusnya pelanggaran yang dicatat adalah pelanggaran yang lebih spesifik.
"TAP MPR terasa umum sekali. Harus dicari pelanggaran spesifik," katanya.
Seperti diketahui, penggunaan hak angket yang awalnya tertuju pada mekanisme penyerahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 melebar dengan menyentuh pelanggaran etika.
