Bisnis.com, JAKARTA – Indikasi korupsi pada Dinas dan Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta ternyata tidak hanya terjadi pada pengadaan UPS atau uninterruptible power supply saja.
Lebih dari itu, Indonesia Corruption Watch menemukan indikasi dana siluman sebesar Rp1,194 triliun dari realisasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 yang mencapai sebesar Rp2,3 triliun.
“Dari nilai tersebut bisa dikatakan lebih dari setengah APBD untuk pengadaan sarana dan prasana dikorupsi, mulai dari proses awal lelang hingga penentuan pemenang,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam konfrensi pers, Senin (9/3/2015).
Berdasarkan penelusuran ICW terdapat 454 paket kegiatan yang ditenggarai bermasalah. Antara lain pengadaan UPS sebanyak 50 paket yang bernilai Rp6 miliar per paket. Angka ini terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga UPS pada RSUD Cengkareng yang harga per paketnya hanya Rp1,37 miliar.
Selain itu, ICW juga menemukan harga yang fantastis pada pengadaan alat scanner dan printer 3D yang per set nya lebih dari Rp1 miliar.
Ada pula perangkat alat response murid yang harganya mencapai Rp2 miliar, pengadaan alat digital education hingga pengadaan alat fitnes yang anggarannya tiba-tiba masuk dalam pagu APBD atau disebut dana siluman.
Menurutnya, penemuan ini harus segera ditindaklanjuti. Sebab, selain pendidikan, akan sangat mungkin terjadi penyimpangan pada proyek lain, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum untuk proyek infrastruktur dan Dinas Kesehatan terkait kartu sehat dan lainnya.
“Untuk pencegahan harus ada audit, bahkan BPK atau BPKP bisa langsung melakukan audit dan investigasi melihat semua pembahasan dari SKPD untuk melihat adanya kerentanan yang terjadi. Kami tidak ingin ini hanya berhenti pada level UPS, harus tindak lanjut pada proyek lainnya,” ujarnya.
