Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menepis anggapan orang kalau dirinya tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan DPRD DKI Jakarta.
Menurut Ahok, tersanderanya penyelesaian APBD DKI 2015 bukan masalah komunikasi namun karena dia tak memasukkan anggaran sebesar Rp12,1 triliun.
"Jadi orang bilang saya gak ada komunikasi. Ini bukan soal komunikasi. Anda suruh saya masukin Rp12,1 triliun, gimana mau komunikasi? Itu aja," tuturnya, Jumat (27/2/2015).
Menurut Ahok, persoalan utamanya adalah karena kehendak oknum dewan yang tidak tersampaikan.
"Jadi sebenernya kalau saya mau masukin, baik-baik semua kok. Komunikasi kok," tuturnya.
Akan tetapi, lantaran tidak tersampaikannya hasrat dewan itulah maka dikatakan tidak menjalin komunikasi yang baik antarkeduanya.
Padahal, bagi Ahok, yang dimaksudkan komunikasi adalah bagaimana proses pembahasan itu berjalan dengan benar, transparan, dan kondusif.
Namun, yang terjadi adalah komunikasi dalam tanda kutip untuk mengarah kepada tindakan yang merugikan masyarakat.
"Bagi Saya, bagaimana harus transparan. Itu saja," ujarnya.
Seperti diberitakan, Ahok menuding ada upaya kalangan anggota dewan untuk menitipkan dana sebesar Rp12,1 triliun untuk pengadaan UPS, yang sebetulnya tidak dibutuhkan.
Sementara, kalangan DPRD menuding Ahok melakukan sejumlah pelanggaran terkait tertib anggaran dan prosedur pengajuan anggaran ke Kemendagri.
Pertentangan eksekutif dan legislatif di Ibu Kota itu membuat munculnya penggalakangan hak angket yang diajukan DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta.
Sejumlah pihak berharap perselisihan yang terjadi bisa segera diselesaikan dan pihak Kemendagri dituntut turun tangan membereskannya.
