Bisnis.com, Jakarta--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang jika DPRD DKI menggunakan hak tanya atau interpelasi atas kebijakan pemerintahannya.
Dia bersikukuh kebijakan e-budgeting yang dianggap tidak efektif oleh anggota legislatif, mampu meminimalisir penyalahgunaan anggaran.
Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok ini berandai-andai jika gubernur memiliki hak yang sama dengan DPRD, maka dia akan menggunakan hak tanya yang ditujukan kepada anggota dewan.
"Kalau mau interpelasi silakan. Untung saja gubernur enggak ada hak interpelasi, kalau ada hak interpelasi, saya juga mau interpelasi anggota DPRD," ujarnya usai menghadiri Acara Optimalisasi Kinerja Pengelola Program KB untuk Mewujudkan Jakarta Baru yang Sejahtera, di Graha Auditorium BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurutnya, anggota DPRD memprotes program e-budgeting yang hanya bisa diakses oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun anggaran tahunan.
Dia menduga ada oknum yang tidak bisa mengubah tatanan angka yang diajukan sebab program tersebut harus dibuka dengan password tertentu.
"Itu mungkin ada stafnya, oknum, yang ganti e-budgeting enggak bisa. Tanpa password-nya saya dan Pak Sekda, itu enggak bisa kamu ubah. Mungkin mereka protes itu," kata Ahok.
Sebelumnya, Mantan Bupati Belitung Timur ini pernah menemukan anggaran siluman dalam tubuh RAPBD 2015.
Dia melingkari jumlah dana sebesar Rp8,8 triliun yang dianggap tidak masuk akal hasil usulan DPRD DKI.
Dia berkeyakinan untuk tidak kompromi dengan DPRD bahkan hanya satu sen pun.
