Bisnis.com, Jakarta--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan penghapusan sistem setoran bagi semua angkutan publik.
Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menilai angkutan umum akan mati jika tetap menerapkan sistem setoran.
Dia beralasan, kendaraan yang tidak lolos uji kendaraan bermotor atau KIR tidak akan bertahan lama.
Terlebih, perusahaan angkutan tersebut tidak akan mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mengajukan kredit.
"Mobilnya enggak sesuai KIR. Kalau dia enggak mampu memperbarui karena tidak ada kepercayaan dari bank, dia akan berhenti sendiri," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Saat ini Metro mini, Kopaja, dan bus umum lainnya di Ibu Kota lebih didominasi oleh kendaraan yang tidak layak, seperti mengeluarkan asap tebal, berhenti dan menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, serta kekurangan teknis lainnya.
Jika angkutan umum tersebut tidak mau mengubah ke sistem rupiah per kilometer, Pemprov DKI berniat untuk merekrut para sopir.
"Sopirnya yang bagus juga pasti direkrut kerja sama kami," katanya.
Ahok menyebutkan, angkutan umum yang menerapkan sistem setoran berpotensi untuk berlomba-lomba mendapatkan penumpang.
Terlebih, berhenti di sembarang tempat memicu terjadinya kemacetan.
"Jika enggak ngetem lagi, enak. Sopir bawa mobilnya pelan-pelan keliling sesuai kilometer, dibayar per kilometer," tutur Mantan Bupati Belitung Timur ini.
