Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Joko Widodo meminta PT Jakarta Propertindo untuk berdiskusi dengan pihak Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) terkait akuisisi PT Pam Lyonnaise Jaya.
"Saya sudah pesen kepada PT Jakpro untuk berbicara terbuka. Ini kan untuk kepentingan air bersih yang ada di Jakarta," ujarnya di Balai Kota, Rabu (26/3/2014)
Menurutnya, pengelolaan air bersih di Jakarta lebih dikelola sendiri tanpa menggunakan pihak swasta.
Oleh karena itu, dia berharap agar permasalahan ini dapat terselesaikan karena tujuan antara Pemprov DKI dan adalah sama yaitu ingin air bersih dapat dikelola sendiri.
"Tujuan kan sama cuma caranya yang beda. Sama-sama ingin mengelola sendiri air bersih," katanya.
Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Febi Yonesta menuturkan bersama dengan KMMSAJ menggugat Pemprov DKI atas rencana pembelian saham Palyja oleh PT Jakpro. Pasalnya, PT Jakpro merupakan salah satu BUMD yang akan go public.
"Jadi kami ingin tahu apa benar pembelian saham tersebut memang benar-benar bentuk nasionalisasi Palyja atau tidak. PT Jakpro akan go public. Pembelian saham tidak otomatis membuat Palyja bubar," tutur Febi.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air M Reza mengungkapkan rasa pesimisnya dengan rencana pembelian saham Palyja oleh PT Jakpro dapat memperbaiki pengelolaan air di Jakarta. Menurutnya, PT Jakpro merupakan perusahaan yang berorientasi untuk mencari keuntungan.
Seperti diketahui, saham Palyja dikuasai oleh dua perusahaan swasta yaitu 51% milik Suez International dan 49% milik PT Astratel. PT Jakpro akan mengakuisisi saham PT Astratel, sedangkan Suez International diakuisisi oleh PT Pembangunan Jaya.
