Bisnis.com, DEPOK - Komisi V DPR berencana mengundang pemerintah pusat dan daerah pada Rabu (22/1/2014) untuk membahas koordinasi antisipasi dan penanganan banjir di Jakarta.
Ketua Komisi V Laurens Dama mengatakan para wakil rakyat bermaksud mencermati sejauh mana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan banjir secara komprehensif. Daerah-daerah yang bakal dilibatkan adalah Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat serta Banten.
"Nanti kita akan lihat misalnya Banjir Kanal Timur dan Barat bagaimana, Sungai Ciliwung bagaimana koordinasi dan seterusnya," kata Laurens di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (16/1).
Ia mengharapkan antarpemerintah daerah serta pusat tidak saling menyalahkan tapi mencari solusi dan bekerjasma mengatasi banjir.
Laurens mengakui faktor curah hujan yang tinggi turut menjadi penyebab banjir. Tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini semestinya dampak terburuk dari banjir bisa diantisipasi.
Wakil Ketua Pusat Pengkajian Urban dan Regional UI Abimanyu Alamsyah mengatakan persoalan banjir di Jabodetabek terjadi karena penyelenggara negara selalu alpa dalam menyiapkan diri. Padahal setiap tahun sealu ada musim hujan yang menyebabkan banjir.
"Saat kejadian baru bereaksi, seperti pemadam kebakaran. Tapi selepas itu kembali santai seperti biasa," ujarnya.
Koordiasi antartingkatan pemerintah juga menurutnya tidak jalan karena adanya ego sektoral terkait otonomi daerah. Banyak daerah penyangga yang mengejar pertumbuhan fisik dengan mengorbankan daerah resapan air.
"Contohnya di Depok. Dulu sebelum jadi kotamadya, ada sekitar 43 situ yang menampung air. Kemudian UI juga tambah enam situ. Tapi sekarang, hanya tinggal 20-an saja dan sudah berganti menjadi perumahan," pungkas dia.(76).
