Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jilbab Polwan Ditunda, Bambang Soesatyo Pahami Sikap Kapolri

Keputusan Kapolri Jenderal Sutarman yang menunda penggunaan jilbab bagi Polwan menimbulkan reaksi dari anggota parlemen. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan dapat memahami keputusam Kapolri Jenderal Sutarman untuk menunda penggunaan jilbab, karena di lapangan terjadi keberagaman dalam menggunakan jilbab.
Polwan memperagakan pakaian dinas untuk polisi wanita (Polwan) berjilbab yang digelar di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/11). Polda Metro Jaya memperkenalkan seragam berjilbab untuk polwan dengan desain menerapkan aturan Polda Aceh. /ANTARA
Polwan memperagakan pakaian dinas untuk polisi wanita (Polwan) berjilbab yang digelar di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/11). Polda Metro Jaya memperkenalkan seragam berjilbab untuk polwan dengan desain menerapkan aturan Polda Aceh. /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Kapolri Jenderal Sutarman yang menunda penggunaan jilbab bagi Polwan menimbulkan reaksi dari anggota parlemen.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan dapat memahami keputusam Kapolri untuk menunda penggunaan jilbab, karena di lapangan terjadi keberagaman dalam menggunakan jilbab.

"Kapolri mungkin masih membutuhkan waktu untuk mengkaji peraturan itu, tapi saya sarankan agar penundaan itu tidak berlangsung lama," jelasnya, Selasa (3/12/2013)

Seperti diketahui, Polri juga memiliki rencana melalukan studi banding untuk mengkaji peraturan penggunaan jilbab Polwan. Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Golkar ini menilai hal tersebut masih belum perlu untuk dilakukan.

" Kalau masalah penggunaan jilbab sampai melakukan studi banding itu lebay. Di Indonesia banyak perancang pakaian yang bagus. intinya adalah harus dibuat konsep penggunaan jilbab yang sesuai dengan tugas Polwan, tapi tidak mengindahkan tujuannya untuk menutup aurat."

Keputusan Kapolri Jenderal Sutarman untuk menunda penggunaan Jilbab tidak hanya menuai kontroversi di kalangan anggota parlemen. Sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), turut mengkritisi dan menyatakan kekecewannya kepada Kapolri atas penundaan tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper